Anggota Komisi III DPR RI Andi Muzakkir Aqil menanggapi hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan peninjauan kembali (PK) pertama yang diajukan Antam atas gugatan perdata pengusaha Budi Said dalam kasus 1,1 ton emas. Menurutnya, putusan tersebut bersifat mengikat sehingga tidak dapat menunda eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Setelah Antam menang PK 2, tugas selanjutnya adalah bagaimana memastikan eksekusi berjalan dengan lancar. Percuma menang kalau misalnya eksekusinya nanti terkendala," kata Muzakkir dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/3/2025).

Tidak hanya itu, politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan dampak putusan PK 2 Mahkamah Agung terhadap aset-aset Budi Said. Aset 'crazy rich' asal Surabaya itu bisa langsung diblokir dan disita untuk membayar kerugian PT Antam.

"Selain itu, aset-aset Budi Said juga diblokir dan dipergunakan untuk membayar denda dan uang pengganti," jelasnya.

Ia juga menegaskan posisi PK 2 yang diajukan PT Antam. Menurutnya, putusan PK 2 sah dan harus langsung dijalankan.

"Peninjauan kembali (PK) kedua diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. PK kedua dapat diajukan jika terdapat dua putusan yang saling bertentangan. Dan juga sudah sesuai dengan hukum acara. Oleh karenanya kemenangan Antam di PK itu sah," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan peninjauan kembali (PK) pertama yang diajukan Antam atas gugatan perdata pengusaha Budi Said dalam kasus 1,1 ton emas. Kini, Antam menang dan tak perlu membayar ke Budi Said.

"Kabul PK, batal PK 1, adili kembali, tolak gugatan," demikian putusan MA seperti dikutip dari situs resminya, Selasa (18/3).

Putusan nomor 815 PK/PDT/2024 itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Suharto dengan anggota Hamdi, Syamsul Ma'arif, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto. Putusan dibacakan pada 11 Maret 2025.

"Telah dilakukan perubahan pergantian Penetapan Ketua Majelis pada tanggal 18 November 2024 dan tanggal 19 Desember 2024," demikian keterangan dalam situs MA.

Sebagai informasi, perkara ini awalnya diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 158/PDT.G/2020/PN.SBY. Pemohon dalam gugatan ini adalah Budi Said dan termohon adalah PT Antam dkk.

Dalam putusan yang dibacakan 13 Januari 2021, hakim PN Surabaya mengabulkan gugatan Budi Said. Hakim mewajibkan Antam menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram (1,1 ton) kepada Budi Said atau menggantinya dengan uang.

Namun, Antam tak terima dengan putusan itu. Budi Said pun kalah di tingkat banding.

Budi Said lalu mengajukan kasasi. Gayung bersambut, kasasi Budi Said dikabulkan.

Lalu Antam mengajukan PK, tetapi ditolak sehingga harus menyerahkan emas 1,1 ton ke Budi Said. Antam tetap melawan dengan mengajukan PK kedua yang kini dikabulkan MA.