TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-undang.

Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (20/3/2025), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pro kontra terhadap pengesahan RUU TNI muncul dari sejumlah kalangan masyarakat sipil.

Koordinator Suara Komite Mahasiswa Pamulang, Askar Noor pun mengajak masyarakat dan mahasiswa tetap menjaga soliditas di tengah pro kontra pengesahan RUU TNI.

"Kita mengimbau kepada masyarakat, khususnya mahasiswa agar menjaga solidaritas," kata Askar Noor, kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Dia berharap masyarakat maupun mahasiswa, tak terprovokasi akan berita bohong yang banyak tersebar di berbagai platform, termasuk media sosial (medsos) maupun saat aksi penyampaian aspirasi. Dimana, yang semua itu bertujuan untuk memecah-belah bangsa. 

"Bahwasanya jangan terprovokasi media, media sosial tentang hoaks-hoaks yang bertebaran menjatuhkan pimpinan dan presiden dan pejabat kita semua," terang dia. 

Askar pun mengatakan, persatuan dan kesatuan penting dijaga, agar kemajuan bisa dicapai bangsa Indonesia. Jika kemajuan diraih, seluruh rakyat tentunya akan terdampak dari berbagai hal positif di dalamnya. 

"Supaya jangan terjadi sebuah konflik di masyarakat, bahwasanya mari masyarakat menjalin sebuah perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi, untuk melakukan hal-hal positif," ujar Askar. 

Lebih lanjut, dia berharap agar pemerintah untuk lebih sering turun ke rakyat. Sehingga, segala persoalan yang dialami dan diderita masyarakat, bisa diketahui dan diberikan solusi terbaik. 

"Supaya (pemerintah) melindungi masyarakat, menjaga dan melihat masyarakat ke bawah untuk menengok bagaimana masyarakat hidup, dan memberikan sebuah bantuan edukasi kepada masyarakat saat ini sekarang," tutur Askar. 

"Juga melihat atau turun ke bawah ke masyarakat, apakah mereka baik-baik saja," imbuhnya.