TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta pemerintah mempercepat pengerjaan jalan tol dan jalan nasional menjelang arus mudik Lebaran 2025.
Menurutnya, data pemerintah menyebutkan saat ini jalan tol sepanjang 3.020,5 kilometer dan jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 kilometer telah disiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik.
Dengan tingkat kesiapan mencapai 95,22 persen, pemerintah berupaya memastikan seluruh perbaikan dan pembangunan infrastruktur dapat selesai sebelum puncak mudik.
Iwan meminta agar proyek perbaikan jalan dipercepat, terutama di titik-titik yang rawan kemacetan atau memiliki risiko kerusakan akibat curah hujan tinggi.
"Pastikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan-jalan nasional sudah selesai sebelum memasuki masa libur Lebaran," kata Iwan dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).
Selain itu, dia mengingatkan pentingnya sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air yang dapat menghambat lalu lintas pemudik.
"Dan karena saat ini juga kita masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan infrastruktur drainase baik di jalan tol maupun jalan arteri," ujar Iwan.
Selain infrastruktur jalan, Iwan juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) di jalur utama mudik dan penyeberangan kapal.
Dia menegaskan, penertiban terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pemudik.
Sementara untuk pelayanan bagi pemudik, Iwan meminta pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas di rest area, termasuk toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar, dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pengaturan lalu lintas di rest area juga perlu diperbaiki agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
Iwan juga menyoroti kesiapan moda transportasi umum, seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara.
Dengan perpanjangan libur sekolah selama 20 hari, pemerintah diharapkan menambah frekuensi perjalanan.
"Optimalisasi armada kapal laut dan pesawat udara penting untuk mendukung pergerakan pemudik antarwilayah. Pemerintah juga harus mengawal operator agar tarif tiket perjalanan angkutan massal tetap terjangkau dan tidak mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat," ucapnya.
