TRIBUNNEWS.COM - Pihak berwenang di Turki menangkap puluhan orang terkait unggahan media sosial yang dianggap "provokatif" setelah penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, pada Rabu (19/3/2025).
Imamoglu, yang merupakan anggota Partai Rakyat Republik (CHP) dikenal sebagai rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Ekrem Imamoglu ditahan bersama 106 orang lainnya atas tuduhan korupsi dan keterkaitan dengan kelompok teroris, BBC melaporkan.
Penangkapan ini memicu protes di Istanbul dan Ankara, meskipun Gubernur Istanbul yang pro-Erdogan telah melarang demonstrasi selama empat hari.
Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya mengumumkan, pihak berwenang telah mengidentifikasi 261 akun media sosial yang diduga mengunggah konten "menghasut kebencian dan permusuhan" serta "mendorong tindakan kriminal."
Sebanyak 37 orang telah ditangkap dan upaya masih dilakukan untuk menangkap tersangka lainnya.
Lebih dari 18,6 juta unggahan terkait penangkapan Imamoglu beredar di internet dalam waktu kurang dari 24 jam.
Melalui akun X miliknya, Imamoglu menyerukan kepada rakyat Turki untuk "melawan ketidakadilan ini sebagai sebuah bangsa."
Ia juga meminta anggota lembaga peradilan dan pendukung partai Erdogan untuk bersuara.
Sementara itu, mahasiswa dan pendukungnya turun ke jalan meneriakkan slogan "Kami tidak takut, kami tidak akan dibungkam, kami tidak akan patuh."
Meskipun jumlah demonstran masih relatif kecil untuk kota berpenduduk lebih dari 16 juta orang, aksi protes terus berlanjut.
Pemimpin CHP, Ozgur Ozel, dalam orasinya pada demonstrasi Rabu malam, meminta pendukungnya untuk "memenuhi jalan."
Presiden Erdogan menegaskan masalah internal CHP bukan urusan negara dan menolak tuduhan bahwa penangkapan Imamoglu bermotif politik.
Kementerian Kehakiman juga membantah keterlibatan presiden dalam kasus ini, menekankan independensi peradilan.
Penangkapan Imamoglu terjadi di tengah gelombang tindakan keras pemerintah terhadap politisi oposisi, jurnalis, dan figur publik di industri hiburan dalam beberapa bulan terakhir.
Beberapa pihak khawatir lebih banyak orang akan ditahan dalam beberapa minggu mendatang sebagai bagian dari upaya intimidasi politik.
Imamoglu, yang memenangkan masa jabatan kedua sebagai Wali Kota Istanbul tahun lalu, merupakan ancaman serius bagi dominasi Erdogan.
Dalam pemilu lokal sebelumnya, partai CHP juga berhasil merebut kemenangan di Ankara, yang menandai kekalahan signifikan bagi partai yang dipimpin Erdogan.
Pemilihan calon presiden CHP akan berlangsung pada hari Minggu, di mana Imamoglu menjadi satu-satunya kandidat.
Partai tersebut juga menggelar pemungutan suara simbolis di berbagai distrik untuk mengukur dukungan publik terhadap Imamoglu.
Erdogan, yang telah berkuasa selama 22 tahun, tidak dapat mencalonkan diri kembali pada 2028 kecuali ia mengubah konstitusi.
Oposisi melihat Imamoglu sebagai figur kuat yang berpotensi menantang kekuasaan Erdogan dalam pemilu mendatang.
Polisi Turki menangkap Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, atas tuduhan korupsi dan keterkaitan dengan organisasi teroris.
Ratusan polisi menggerebek kediaman Imamoglu.
Imamoglu mengunggah video di media sosial X, menyatakan dirinya "menyerahkan diri kepada rakyat."
Kejaksaan Istanbul menuduh Imamoglu sebagai pemimpin "organisasi kriminal" dengan dakwaan pemerasan dan suap.
Media lokal Anadolu melaporkan bahwa Imamoglu juga diselidiki atas dugaan membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Universitas Istanbul mencabut gelar akademik Imamoglu dengan tuduhan pemalsuan.
Penangkapan ini memicu protes di berbagai kota besar seperti Istanbul, Ankara, Izmir, dan Trabzon.
Ribuan pendukung turun ke jalan menuntut pembebasan Imamoglu.
Kepolisian melarang demonstrasi hingga 23 Maret dan membatasi akses ke media sosial.
Ketua Partai Rakyat Republik (CHP), Ozgur Ozel, mengecam tindakan ini dan tetap mencalonkan Imamoglu untuk pemilu 2028.
Pemerintah membantah tuduhan bahwa penangkapan Imamoglu bermotif politik.
Imamoglu tetap bersikeras akan melawan tuduhan ini melalui jalur hukum.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
