TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) gandeng Kementerian PU dalam mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Dua lembaga ini melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya mendukung program makan bergizi gratis dengan merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menyampaikan, dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2 dan lahan parkir kendaraan.
"Untuk ukuran dan desain dapur, kami akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh badan gizi nasional," katanya dalam sambutannya.
Ia mengatakan, dukungan utama Kementerian PU berupa air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor dan termasuk peralatan dapurnya. Kata dia, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra tersebar di seluruh Indonesia.
"Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG yaitu di Prov. Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan," jelasnya.
Dari 9 lokasi tersebut, lanjut dia, pihaknya memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Alasannya, ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG.
Skema CSR
Ia juga mengatakan, seluruh Pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero).
Dimana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.
"Setelah penandatanganan MoU pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Direncanakan pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan. Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh badan gizi nasional pada tahun ini," ujarnya.
Langkah Konkret
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Kesepakatan dan perjanjian ini juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah," katanya.
Kata dia, pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG.
Ia berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kata dia, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis.
"Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. (*)
