TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dukungan penyediaan perumahan untuk Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat.

Penandatanganan antara Kementerian PKP, Kemenkes dan BPS dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (27/3/2025).

Secara rinci, kerja sama Kementerian PKP, Kemenkes dan BPS ini akan menyediakan 30 ribu unit rumah bersubsidi yang alokasinya diperuntukkan 15 ribu unit untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan masyarakat yang dibantu Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tidak salah memilih developer (pengembang) untuk pembangunan 30 ribu rumah untuk perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat.

“Plihlah pengembangan yang bertanggungjawab. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas. Pilihlah pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas,” tegas Menteri Ara, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga mengapresiasi BPS yang terus memberikan data terupdate untuk tenaga kesehatan yang betul-betul membutuhkan rumah untuk tinggal.

“Terima kasih BPS, Saya sangat dibantu oleh data dari BPS dengan data yang terus update tiap 3 bulan,” ungkapnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengapresiasi langkah Menteri Ara yang telah menyediakan hunian bersubsidi untuk tenaga kesehatan seperti perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat.

“Yang sudah daftar 42 ribu, yang memenuhi syarat ada 37 ribu dan sudah dipenuhi 30 ribu. Terima kasih Pak Ara,” tandas Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Kementerian PKP memberikan target agar BTN dan BP Tapera menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang serta perumahan bersubsidi bagin perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat ditargetkan dapat tersebar di Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. (*)