Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menanggapi sejumlah aksi penolakan terhadap pengesahan UndangUndang (UU) TNI yang terjadi beberapa waktu lalu.

Jimly menilai terdapat miskomunikasi antara negara dan masyarakat.

Menurutnya, miskomunikasi ini terjadi di kalangan pejabat, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

“Sekarang ada miskomunikasi antara negara dan masyarakat, ada perbedaan,” kata Jimly saat ditemui usai salat Idulfitri 1446 H di Masjid AlAzhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

“Soal komunikasi dalam arti luas, siapa yang melakukan miskomunikasi dan apa penyebabnya? Ini bukan hanya kesalahan satu atau dua pejabat, tapi semua, termasuk Presiden. Kadangkadang, pernyataan yang disampaikan kurang tepat,” tambahnya.

Jimly menyoroti bahwa banyak pejabat yang sering salah dalam melontarkan pernyataan, sehingga menimbulkan akumulasi keresahan di masyarakat yang akhirnya meledak dalam berbagai bentuk, salah satunya terkait pengesahan UU TNI.

“Banyak hal yang menjadi miskomunikasi. Mulai dari ucapan ‘ndasmu’, pelecehan terhadap kaum intelektual, hingga sikap yang cenderung negatif terhadap perbedaan pendapat,” jelasnya.

“Akibatnya, persoalan ini meletup ke berbagai isu, termasuk UU TNI dan UU Polri. Padahal, jika dibahas substansinya, tidak ada yang terlalu bermasalah,” lanjut Jimly.

Selain itu, Jimly juga menilai ada mismanajemen dalam pemerintahan yang berujung pada kekacauan dalam fungsifungsi kekuasaan.

Ia memperingatkan bahwa kondisi Indonesia akan semakin memburuk jika miskomunikasi dan mismanajemen ini terus berlanjut.

“Masalahnya bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga ketidakpercayaan. Jika ketidakpercayaan masyarakat semakin dalam, situasi akan semakin sulit,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa hanya dilakukan melalui komunikasi, tetapi juga dengan tindakan nyata.