TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada momen libur Lebaran tahun ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan bahwa daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih sejak akhir tahun 2024.

"Lebaran tahun ini masih dibayang-bayangi sentimen daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih sejak akhir tahun lalu," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani kepada Tribunnews, Rabu (2/4/2025).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Shinta menyebutkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024.

Deflasi tersebut berlanjut hingga dua bulan pertama tahun 2025.

Pada Februari 2025, BPS mengumumkan deflasi tahunan sebesar 0,09 persen dan deflasi bulanan mencapai 0,48 persen.

"Ini adalah deflasi tahunan yang pertama dalam sekitar dua dekade terakhir, sekaligus menjadi perhatian bersama karena terjadi menjelang periode musiman Ramadan dan Lebaran," kata Shinta.

Shinta juga merujuk pada data dari Kementerian Perhubungan yang memproyeksikan jumlah pemudik pada libur Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang.

Angka proyeksi tersebut turun 24,33 persen dibandingkan survei tahun lalu yang mencatat 193,6 juta pemudik.

Sektor-sektor seperti perhotelan dan retail, menurut Shinta, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sehingga, meskipun periode lebaran biasanya terjadi peningkatan konsumsi masyarakat, kami mencermati bahwa peningkatan konsumsi tahun ini berpotensi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Indeks Kepercayaan

Namun, Shinta juga menyoroti bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 masih berada pada level optimis, yakni 126,4, meski sedikit menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat 127,2.

Hal itu diharapkan dapat memberikan dorongan bagi konsumsi selama periode Lebaran.

Angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan angka indeks PMI Manufaktur yang dikeluarkan oleh S&P Global juga menjadi hal yang dicermati APINDO.

Kedua indeks tersebut menunjukkan indikator ekspansi di bulan Februari 2025 atau saat menjelang Ramadhan.

IKI pada Februari 2025 menunjukkan ekspansi dengan nilai 53,15, naik dari Januari 2025.

Sementara itu, capaian PMI Manufaktur Indonesia juga meningkat ke level 53,6 pada bulan Februari 2025.

Angka tersebut merupakan ekspansi tiga bulan beruntun sejak Desember 2024, setelah lima bulan sebelumnya terus menerus mengalami kontraksi.

Meskipun ada tanda-tanda ekspansi, Shinta mengingatkan bahwa dunia usaha tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya bahan baku, serta ketidakstabilan permintaan global.

"Jadi meskipun ekspansi sedang berlangsung, perusahaan tetap selektif dalam memperbesar kapasitas produksinya," katanya.

Pertumbuhan Ekonomi triwulan I 2025 Hanya 5,03 Persen

Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan sejumlah indikator pelemahan daya beli saat Lebaran 2025 melemah. Apa saja indikatornya?.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menerangkan, terdapat beberapa indikator penyebab melemahnya daya beli. Misalnya, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi. 

Pada Januari 2025, terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024.

"Situasinya cukup anomali. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, biasanya terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun. Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025," ujar Huda saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

Data lainnya juga menunjukkan hal yang serupa dimana ada penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin dan angka IPR turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

"Jika kita tengok pergerakan di Desember 2023 ke Januari 2024 masih bergerak positif. Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025, mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025," imbuh Huda.

Dengan kondisi tersebut Huda menyampaikan bahwa perputaran uang di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri akan melemah dibandingkan dengan tahun lalu.

Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, akan melemah sebesar -16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024.

"Tambahan uang beredar hanya di angka Rp114,37 triliun. Sedangkan tahun 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp136,97 triliun," terang Huda.

Uang Beredar

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan dengan penurunan tambahan uang beredar di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, maka berdampak pada pembentukan PDB secara nasional yang tidak optimal.

"Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios pada tahun 2024, tambahan PDB akibat adanya momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp168,55 triliun. Sedangkan tahun 2025 hanya Rp140,74 triliun atau turun 16,5 persen," katanya.

Sedangkan keuntungan pengusaha hanya Rp84,19 triliun, jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp100,83 triliun.

Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

Hal ini tidak pernah terjadi di awal pemerintahan sebelumnya. Pada awal periode Jokowi-JK, simpanan perorangan porsinya 58,5 persen dan Jokowi-Amin sebesar 57,4 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Merosotnya porsi tabungan perorangan, mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut.

"Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 hanya 5,03 persen (year-on-year). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen," lanjut Bhima.

Perkiraan pertumbuhan memperhitungkan dampak dari momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 yang secara siklus mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024. 

Namun, faktor seasonal yang di ikuti pembagian THR tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat paska lebaran, karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan.

"Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya," ujar Bhima.

Hotel Sepi

Okupansi atau jumlah hunian hotel yang terisi pada periode libur lebaran 2025 ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan penurunan okupansi kali ini kisarannya mencapai 20 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah tujuan wisata, seperti Yogyakarta, Bali dan Solo.

“(Penurunan okupansi hotel) seperti diduga lebih rendah dari tahun lalu. Saya tadi sempat telpon beberapa daerah Solo, Jogja, Bali memang turun,” tutur Hariyadi ditemui usai menghadiri halal bihalal di kediaman rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra Jakarta, Selasa (1/4).

Ia menduga, penurunan okupansi hotel disebabkan daya beli masyarakat masih melemah tahun ini. Pasalnya, masa hunian hotel pada lebaran tahun ini lebih singkat bila dibandingkan tahun lalu.

Hariyadi mencatat, rata-rata  waktu tinggal masyarakat di hotel hanya hingga h-2 lebaran saja, atau lebih pendek dan tidak menghabiskan waktu hingga libur selesai pada 7 Maret 2025.

“Misalnya di Solo hanya sampai tanggal 4, tanggal 5 langsung check out, di Jogja tanggal 6. Bali turun juga nggak full sampai tanggal 7,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mengembalikan kondisi okupansi hotel setidaknya ke kondisi yang normal, ia berharap ada peranan pemerintah dalam eksekusi anggaran. Pasalnya, pasca adanya efisiensi anggaran, konsumsi perhotelan dari pemerintah menurun.

Padahal pasar pemerintah untuk industri hotel masih cukup besar yakni mencapai 40 persen. Menurutnya, peranan pemerintah juga sangat penting agar hotel-hotel tidak banyak yang tutup, dan akhirnya berdampak pada PHK karyawan.

“Jadi, kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending, pasti akan banyak yang tutup lagi (hotel),” ungkapnya.