Presidensi Perancis di Dewan Keamanan PBB, Ujian Netralitas di Era Ketegangan
Muh Khamdan April 03, 2025 12:20 PM
April 2025 ini, Duta Besar Perancis untuk PBB, Jerome Bonnafont ditunjuk menjadi ketua Dewan Keamanan (DK) PBB. Sebagai presidensi DK PBB, Perancis menghadapi tantangan berat dalam menuntut netralitas di tengah meningkatnya konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia. Keputusan negara ini untuk mendorong kebijakan perdamaian tanpa keberpihakan akan diuji oleh berbagai dinamika geopolitik, termasuk konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Afrika.
Dalam konteks perang di Ukraina, Perancis harus memainkan peran strategis untuk menekan Rusia dan Ukraina agar kembali ke meja perundingan. Namun, dengan keterlibatan NATO dan kepentingan Barat di dalamnya, netralitas yang dituntut Perancis bisa dianggap bias oleh Rusia. Sehingga, upaya diplomatik yang mengedepankan solusi damai tanpa intervensi militer menjadi tantangan utama.
Konflik di Timur Tengah menjadi tantangan lain bagi Perancis, terutama karena meningkatnya agresi Israel terhadap Palestina dan Lebanon. Arogansi Israel yang terus melancarkan serangan terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat menimbulkan eskalasi yang lebih luas. Netralitas yang diusung Perancis akan diuji dalam menghadapi tekanan AS sebagai sekutu utama Israel serta dukungan global terhadap hak-hak Palestina.
Situasi semakin kompleks dengan meningkatnya konsentrasi militer Mesir di Semenanjung Sinai. Keputusan Mesir untuk memperkuat posisinya di perbatasan dengan Israel menunjukkan kekhawatiran akan potensi eskalasi lebih lanjut. Perancis, yang memiliki hubungan diplomatik baik dengan Mesir dan Israel, harus memastikan bahwa penguatan militer ini tidak berujung pada konflik terbuka.
Di sisi lain, Iran semakin menunjukkan eksistensinya dalam konstelasi perang global dengan mengaktifkan sentra persenjataan militernya. Publikasi mengenai gudang rudal bawah tanah yang dilakukan Iran dapat dilihat sebagai bentuk propaganda, tetapi juga sebagai ancaman strategis bagi Israel dan negara-negara Barat. Perancis perlu menyeimbangkan antara tekanan internasional terhadap Iran dan upaya untuk menghindari konfrontasi bersenjata yang lebih luas.
Yaman di bawah kepemimpinan Houthi juga terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan AS dan Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan ini berisiko memperluas konflik di kawasan yang menjadi jalur perdagangan global. Perancis sebagai kekuatan maritim Eropa harus memikirkan langkah strategis dalam melindungi jalur perdagangan sambil tetap menegakkan prinsip netralitas yang mereka usung.
Dalam dinamika global ini, ancaman baru muncul dengan kemungkinan pasukan elite Chechen Rusia turun ke medan perang untuk menggempur Israel jika negara itu terus mengusik Palestina dan Iran. Keterlibatan pasukan ini dapat memperumit lanskap konflik, mengingat hubungan historis Rusia dengan dunia Muslim dan sikap anti-Barat yang kerap ditunjukkan oleh pemimpin Chechen. Perancis harus mampu meredakan ketegangan ini melalui diplomasi yang tidak memihak.
Sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Perancis memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas global. Namun, netralitas yang diklaim seringkali terbentur oleh realitas geopolitik dan tekanan dari sekutu Barat. Sehingga, upaya Perancis dalam mengakhiri konflik senjata di berbagai kawasan harus dilakukan dengan pendekatan multilateral yang melibatkan berbagai aktor internasional.
Pendekatan studi perdamaian menekankan pentingnya diplomasi preventif untuk mencegah eskalasi konflik. Perancis dapat memanfaatkan posisinya sebagai presiden Dewan Keamanan untuk menginisiasi perundingan damai yang melibatkan semua pihak yang bersengketa. Upaya ini harus disertai dengan kebijakan yang adil dan tidak berat sebelah.
Dalam konteks pertahanan nasional global, Perancis juga harus mempertimbangkan dampak konflik terhadap keamanan Eropa dan stabilitas dunia. Meningkatnya ketegangan antara blok Barat dan Timur menunjukkan perlunya strategi pertahanan yang tidak hanya mengandalkan aliansi militer, tetapi juga mengutamakan resolusi konflik berbasis diplomasi dan negosiasi.
Salah satu tantangan terbesar bagi Perancis adalah bagaimana memastikan bahwa upaya netralitas yang mereka usung tidak hanya menjadi wacana politik semata. Dalam praktiknya, tekanan geopolitik sering kali membuat kebijakan luar negeri Perancis lebih condong ke arah kepentingan Barat, terutama dalam konflik Ukraina dan Timur Tengah.
Peran Perancis di Dewan Keamanan PBB juga akan diuji dalam menangani konflik di Afrika. Beberapa negara di benua ini terus dilanda perang saudara dan ketidakstabilan politik akibat campur tangan aktor eksternal. Sebagai mantan kekuatan kolonial, Perancis memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung stabilitas di Afrika tanpa mengulangi pola intervensi yang bersifat eksploitatif.
Dalam menangani konflik global, Perancis perlu memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti Uni Afrika, Liga Arab, dan ASEAN untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dalam resolusi konflik. Dengan demikian, peran Dewan Keamanan PBB tidak hanya menjadi alat kekuatan besar, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penjaga perdamaian dunia.
Pada akhirnya, keberhasilan Perancis dalam memimpin Dewan Keamanan PBB akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mempertahankan keseimbangan antara kepentingan nasional, tekanan geopolitik, dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Tanpa pendekatan yang transparan dan inklusif, klaim netralitas yang mereka usung dapat kehilangan kredibilitas.
Perancis harus menunjukkan bahwa kepemimpinannya di Dewan Keamanan PBB bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membawa perubahan signifikan dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi konflik global. Ini hanya bisa dicapai melalui diplomasi aktif, negosiasi yang adil, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Dengan dinamika global yang terus berkembang, Perancis harus lebih progresif dalam merespons ancaman yang muncul. Keberpihakan terhadap perdamaian sejati akan menjadi ujian utama bagi kepemimpinan Perancis di Dewan Keamanan PBB. Jika berhasil, Perancis dapat menjadi contoh bagaimana kekuatan dunia bisa berperan dalam menciptakan harmoni global tanpa harus tunduk pada kepentingan politik tertentu.
Dalam skenario ideal, netralitas yang diusung Perancis dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan konflik tanpa pendekatan militeristik. Namun, dalam praktiknya, hal ini akan sangat bergantung pada ketahanan Perancis dalam menghadapi tekanan global serta kesediaan mereka untuk mengutamakan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan politik.
