Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak gencatan senjata sementara pascagempa di Myanmar untuk segera mengarah ke perundingan mengenai perang saudara. Perang saudara tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Akhir pertempuran harus segera mengarah ke awal dialog politik yang serius dan pembebasan tahanan politik," kata Antonio Guterres dilansir AFP, Jumat (4/4/205).
Antonio mengatakan Koordinator Bantuan Darurat PBB Tom Fletcher dan utusan khusus Julie Bishop akan mengunjungi negara yang dipimpin junta yang hancur itu, dalam beberapa hari mendatang.
Masih dilansir AFP, Kamis (3/4/2025), gempa bumi dangkal dengan magnitudo (M) 7,7 yang terjadi Jumat (28/3) telah meratakan bangunan hampir di seluruh Myanmar. Kerusakan akibat gempa telah menewaskan hampir 3.000 orang dan membuat ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah militer mengatakan akan memberlakukan gencatan senjata mulai Rabu (2/4) hingga 22 April untuk mempermudah upaya bantuan pascagempa. Pengumuman itu disampaikan setelah kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara berdarah selama 4 tahun di Myanmar memberikan janji serupa.
Kelompok hak asasi manusia dan beberapa pemerintah asing sebelumnya mengecam junta militer karena terus melakukan serangan udara bahkan ketika negara itu bergulat dengan dampak gempa. Junta militer mengatakan gencatan senjata itu 'bertujuan untuk mempercepat upaya bantuan dan rekonstruksi, serta menjaga perdamaian dan stabilitas'.
Namun, mereka memperingatkan para penentangnya yang merupakan kelompok bersenjata pro-demokrasi dan etnis minoritas bahwa serangan bersenjata, tindakan sabotase atau pengumpulan, pengorganisasian, serta perluasan wilayah yang akan merusak perdamaian bakal ditanggapi oleh militer. Junta juga mengatakan Min Aung Hlaing akan melakukan perjalanan ke Bangkok untuk menghadiri pertemuan puncak negara-negara Asia Selatan ditambah Myanmar dan Thailand di mana ia akan membahas tanggapan terhadap gempa.
Ini adalah perjalanan luar negeri yang langka bagi pemimpin Myanmar. Situasi ini juga menunjukkan perubahan kebijakan regional yang selama ini tidak mengundang para pemimpin junta ke acara-acara besar setelah kudeta 2021.
