Inggris Murka, Dua Anggota Parlemen Asal Yaman dan China Ditangkap Israel di Bandara Ben Gurion
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy mengeluarkan kecaman atas tindakan Israel menahan dua anggota Parlemen Inggris di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, pada Sabtu (5/4/2025) malam/Minggu (6/4/2025) dini hari.
Dilaporkan, otoritas Israel menahan dua anggota parlemen Inggris tersebut dan tidak mengizinkan mereka memasuki wilayah pendudukan.
Inggris menggambarkan tindakan Israel tersebut sebagai "hal yang tidak dapat diterima, kontraproduktif, dan sangat mengkhawatirkan."
Jerusalem Post melansir kalau otoritas Israel mencegah anggota parlemen Yuan Yang dan Ibtisam Mohammed memasuki Israel pada Sabtu, setelah pesawat yang mereka tumpangi tiba dari Luton, Inggris.
Keduanya ditemani oleh dua ajudan.
Pihak Inggris menyatakan kunjungan dua anggota parlemen mereka sebagai bagian dari apa yang digambarkan sebagai "delegasi resmi parlemen".
Pihak berwenang imigrasi Israel menyatakan kalau kedua perwakilan tersebut bukan bagian dari delegasi yang dikoordinasikan dengan badan-badan resmi Inggris.
Israel malah mengklaim kalau tujuan kunjungan dua anggota tersebut adalah untuk "mendokumentasikan kegiatan pasukan keamanan dan menyebarkan kebencian terhadap Israel,".
"Dugaanini mendorong Menteri Dalam Negeri Israel, Moshe Arbel, untuk mengeluarkan keputusan untuk menolak masuknya mereka ke wilayah pendudukan Israel," tulis laporan tersebut dikutip Minggu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy menekankan bahwa kedua anggota parlemen tersebut termasuk dalam delegasi resmi parlemen.
"Tidak dapat diterima, kontraproduktif, dan sangat mengganggu bahwa pihak berwenang telah menahan dua anggota parlemen Inggris sebagai bagian dari delegasi parlemen dan menolak mereka masuk," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Sabtu malam.
Ia menambahkan, "Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di pemerintahan Israel bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk memperlakukan anggota parlemen Inggris. Kami telah menghubungi kedua anggota parlemen tersebut untuk menawarkan dukungan penuh kami."
Ia menekankan kalau prioritas pemerintah Inggris tetap "kembali ke gencatan senjata, membebaskan para sandera, menghentikan pertumpahan darah, dan mengakhiri konflik di Gaza."
Ibtisam Mohammed lahir di Yaman dan merupakan wanita Arab pertama yang terpilih menjadi anggota Parlemen Inggris, dan anggota parlemen Yaman-Inggris pertama, menurut Jerusalem Post.
Di Parlemen Inggris, Mohammed menyerukan gencatan senjata dan menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai "pembersihan etnis dan kejahatan perang,".
Dia juga mengkritik aksi pemindahan warga Palestina dari Rafah, Gaza Selatan oleh Israel.
Adapun Yuan Yang berasal dari China, menurut Jerusalem Post.
Dia telah mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Tepi Barat dan sebelumnya menyerukan sanksi terhadap beberapa menteri Israel atas dukungan mereka terhadap permukiman ilegal.
Seperti dilaporkan, Israel telah memperluas dan mengonsolidasikan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari kampanye untuk mencaplok wilayah ini secara ilegal ke Negara Israel, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan dalam laporan baru yang dikeluarkan pada 18 Maret.
Gerakan pemukim Israel melihat pemilihan Presiden Trump sebagai kesempatan untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal.
“Israel harus segera dan sepenuhnya menghentikan semua aktivitas permukiman dan mengevakuasi semua pemukim, menghentikan pemindahan paksa penduduk Palestina, dan mencegah serta menghukum serangan oleh pasukan keamanan dan pemukimnya,” kata Komisaris Tinggi PBB Volker Turk dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
“Pemindahan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya oleh Israel merupakan kejahatan perang,” imbuh Turk.
Laporan tersebut menyatakan bahwa antara 1 November 2023 dan 31 Oktober 2024, telah terjadi perluasan “yang signifikan” pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Ia juga mengutip laporan dari LSM Israel yang menunjukkan bahwa puluhan ribu unit perumahan baru dijadwalkan akan dibangun di permukiman baru atau yang sudah ada.
Temuan tersebut akan dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan ini.
Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza selama Perang Enam Hari pada tahun 1967.
Sejak saat itu, Israel berupaya menyita tanah Palestina di wilayah pendudukan tersebut untuk membangun pemukiman bagi warga Yahudi Israel.
Merebut wilayah baru melalui perang dan memindahkan penduduk ke sana untuk pemukiman adalah ilegal menurut hukum internasional. Setelah perang tahun 1967, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 242, yang menuntut Israel untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya selama perang.
Reuters mencatat bahwa kebijakan AS terkait permukiman telah berubah di bawah Presiden AS Donald Trump, yang dipandang oleh pemukim Israel sebagai sekutu yang kuat.
Setelah terpilihnya Trump pada November tahun lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memerintahkan persiapan untuk aneksasi permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Smotrich mengatakan kepada Knesset bahwa kemenangan Trump dalam pemilu AS “membawa peluang penting bagi negara Israel.”
“Satu-satunya cara untuk menghilangkan” “ancaman” negara Palestina, imbuh Smotrich, “adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas seluruh permukiman di Yudea dan Samaria,” istilah Alkitab yang digunakan orang Israel untuk menyebut Tepi Barat.
Aktivitas permukiman Israel yang berkelanjutan terjadi di tengah kampanye militer yang sedang berlangsung untuk menghancurkan kamp-kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan menggusur penduduknya.
(oln/khbrn/TC/*)
