TIMESINDONESIA, MALANG – Indonesia tengah menghadapi ancaman penurunan kapasitas produksi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perang dagang global. Penyebabnya adalah kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat terhadap barang dari Indonesia dan 100 negara mitra dagang lainnya. Dampaknya, ekspor Indonesia, khususnya komoditas utama seperti sepatu, terpukul karena biaya produksi meningkat, harga barang melonjak, dan permintaan pasar menurun. Solusi yang diusulkan adalah memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Kebijakan ini digulirkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan berdampak langsung pada pelaku industri di Indonesia, terutama produsen besar dan tenaga kerja. Penulis, Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, mengusulkan agar pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memberikan perhatian lebih kepada UMKM sebagai penopang ekonomi. UMKM disebut sebagai sektor tangguh yang mampu bertahan di tengah krisis.
Kebijakan tarif ini berasal dari Amerika Serikat dan memengaruhi Indonesia serta 100 negara lainnya. Alternatif pasar seperti China juga tidak sepenuhnya menjadi solusi karena menghadapi tekanan serupa. Fokus solusi berada di Indonesia, dengan penguatan UMKM sebagai strategi lokal untuk melawan dampak global.
Kebijakan tarif 32% resmi diterapkan pada Kamis, 3 April 2025, oleh AS. Tulisan ini diterbitkan pada Sabtu, 5 April 2025, sebagai respons cepat terhadap situasi yang berkembang. Penulis memproyeksikan dampaknya akan terasa dalam waktu dekat, dengan risiko pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5% dalam beberapa tahun ke depan.
Perang dagang ini terjadi karena AS menerapkan proteksionisme ekonomi, yang menyebabkan penurunan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar global. Penurunan permintaan akibat harga tinggi memaksa efisiensi produksi, termasuk PHK. UMKM dianggap solusi karena sektor ini terbukti resilien dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor besar seperti AS, serta bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat. (*)
