TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 20 ribu unit rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan kado spesial menjelang peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 mendatang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa 20 ribu rumah subsidi tersebut adalah bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan buruh melalui penyediaan hunian layak. 

“Ini adalah kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan rumah subsidi ini akan siap diserahkan pada tanggal 1 Mei 2025,” ujarnya di Jakarta, Kamis(10/4/2025).

Menteri PKP menegaskan bahwa pengalokasian rumah subsidi tersebut akan menyasar buruh di seluruh wilayah Indonesia. 

Selain itu, Ara, sapaannya, juga menekankan pentingnya kualitas rumah dan lokasi yang strategis bagi para penerima manfaat. Rumah subsidi ini juga diharapkan dapat terdistribusi secara tepat sasaran.

Dia menjelaskan rencana penyerahan kunci yang disepakati sebagai awalan adalah 100 unit rumah yang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan Hari Buruh dengan titik lokasi perumahan yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP yakni sekitar 3 sampai 4 titik di sekitar Jakarta. 

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyambut baik program tersebut. Sebab selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara BPS, melalui Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, juga akan mendukung dengan menyediakan data yang diperlukan untuk memastikan bahwa rumah subsidi ini diberikan kepada buruh yang benar-benar membutuhkan.

Untuk mendukung kepemilikan rumah subsidi tersebut, BP Tapera menyarankan penggunaan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang memungkinkan buruh untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah.

"Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dalam proses kepemilikan rumah," ujarnya.

Program tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari yang memberikan apresiasi terhadap sistem distribusi rumah yang dikembangkan oleh Kementerian PKP.

Sementara itu, perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Ahmad Supriyadi, berharap bahwa lokasi perumahan dapat lebih terjangkau bagi buruh dengan mempertimbangkan kedekatannya dengan kawasan industri atau tempat kerja.(*)