TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut, 11 jalur kereta api di Jawa Barat bakal diaktifkan kembali.
Tak hanya mengupayakan reaktivasi jalur-jalur kereta api, pengembangan elektrifikasi atau proses penyediaan energi listrik ke suatu wilayah, sistem, atau perangkat akan dilakukan.
Yakni di wilayah Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Selain itu, pengembangan Kereta Rel Listrik (KRL) juga disebut Dedi Mulyadi.
Jalur KRL akan mengintegrasikan Cikarang hingga kawasan industri Subang.
Demikian dikatakan oleh Dedi Mulyadi pada unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, pada Selasa (15/4/2025) sore.
Pada awal video, Dedi menyebut hari ini telah menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia.
"Di Jawa Barat ini ada 11 jalur kereta yang akan segera direaktivasi. Ada Banjarjulang, Bandung-Ciwidey, Garut-Cikaceng, Rajaengkek-Tanjungsari, Cipatat-Padalarang," ucapnya menirukan penjelasan dari orang di sampingnya.
"Reaktivasi kemudian pengembangan elektrifikasi jalur kereta di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat."
Kemudian, dia melanjutkan, pengembangan jalur KRL juga masuk dalam perencanaan dengan sasaran daerah di Cikarang terintergarsi ke Karawang terintegrasi ke Purwakarta terintegrasi kawasan industri di Subang.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan kisaran anggaran untuk mewujudkan rencana tersebut.
Dikalkulasinya sementara, jumlah dana pembangunan dan sebagainya termasuk dengan jalur KRL menelan pembiayaan lebih dari Rp20 triliun.
Di sisi lain, ia berharap pembangunan ini bisa membawa Jawa Barat semakin maju dan berkembang.
"Mudah-mudahan ke depan Jawa Barat terkoneksi dengan jalur kereta api melewati alam yang indah, gunung yang hijau, sawah yang terhampar luas, laut yang bergemuruh dengan ombaknya. Pokoknya lima tahun ke depan Jawa Barat istimewa," ungkap Dedi Mulyadi disambut tepuk tagan peserta rapat dalam video.
Dedi Mulyadi, tiba-tiba menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jabar.
Permohonan maaf tersebut ia unggah di akun media sosialnya dengan judul caption "Maafkan kalau saya selalu bikin kegaduhan" pada Minggu (13/4/2025).
Orang nomor satu di Jabar tersebut meminta maaf atas tindakannya sebagai Gubernur Jabar acap kali membuat kegaduhan.
Ia mengakui bahwa sejumlah kebijakannya sebagai pemimpin di Jabar kerap mendapat respons yang tidak disukai oleh sebagian orang.
"Untuk seluruh masyarkat jawa barat saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan dan tentunya banyak yang tidak menyukainya," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram-nya, Senin (14/4/2025).
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berujar memang banyak yang sudah secara terbuka melontarkan kritikan terhadap kebijakannya.
Walau demikian, ia mengaku menerima kritikan itu dengan baik.
"Banyak yang mereka secara terbuka melakukan autokritik, dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan," ujarnya.
Sejumlah kritikan tersebut di antaranya disampaikan dalam debat suatu acara televisi.
Ia dinilai saat bertindak tegas terkesan buru-buru sehingga prosedur dan aturan saat bertindak menjadi pertanyaan.
Akan tetapi, di sisi lain menurut Dedi tak sedikit warga yang merasa puas dengan tindakan dan gebrakannya itu.
"Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan," ujarnya.
"Saya jadi pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan tidak suka, yang menyetujui dan yang tidak menyetujui."
"Dan keduanya adalah warga saya, warga Jawa Barat, meski pun sekarang yang berkomentar bukan rakyat Jawa Barat saja," tuturnya.
Toni RM, pengacara kasus Vina, menyampaikan kritikan terhadap kebijakan Dedi Mulyadi dalam debat di acara televisi.
Dedi Mulyadi dinilai ketika bertindak tegas terkesan buru-buru atau langsung sehingga prosedur dan aturan saat bertindak menjadi pertanyaan.
Selain itu, terbaru Dedi Mulyadi juga menerima kritikan dari Ketua GRIB Jaya Jabar yakni Gabryel Alexander.
Ketua ormas itu menantang Dedi Mulyadi setelah memberikan pernyataan soal premanisme.
Diketahui, Dedi Mulyadi berencana membentuk Satgas Antipremanisme.
Pembentukan satgas tersebut sebagai respons maraknya kasus preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar (pungli).
Walau begitu, ternyata kebijakan Dedi Mulyadi tersebut ternyata sempat menyinggung ormas atau LSM.
Lewat tayangan Youtube Titik Temu Podcast, Gabryel Alexander Etwiorry memberikan tantangan terbuka kepada Dedi Mulyadi soal pemberantasan preman.
Gabriyel mengaku ingin bertemu Dedi Mulyadi untuk membahas terkait pernyataan Dedi yang ingin membentuk Satgas Antipremanisme.
"Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak," ujar Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry dikutip dari Youtube Titik Temu Podcast, Sabtu (12/4/2025).
Gabriyel bahkan mengundang Dedi datang ke kantornya secara langsung.
"Saya ingin belajar dari Bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham, Pak, preman itu kayak gimana," ujarnya.
Selain memberikan tantangan, Gabriyel juga memberikan saran agar Dedi Mulyadi juga memberantas preman di birokrasi.
Menurutnya, ia juga melihat aksi premanisme yang marak di dalam birokrasi pemerintahan.
"Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu," ujarnya.
"Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar.”
"Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas," ucap dia.
( Chrysnha, Rakli) (TribunJabar.id/Giri)
