Jumlah penduduk Jepang menurun menjadi 120,3 juta jiwa pada Oktober 2024, menurut data resmi yang dirilis pada Senin (14/4). Angka ini mencatat rekor penurunan sebesar 898.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Jepang menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia, yang memicu berbagai masalah bagi masyarakat dan dunia usaha, termasuk menyusutnya tenaga kerja dan berkurangnya jumlah konsumen.
Itu adalah penurunan terbesar yang pernah tercatat sejak pemerintah mulai mengumpulkan data pembanding pada tahun 1950, menurut kementerian dalam negeri negara tersebut.
Jika termasuk warga negara asing, jumlah penduduk turun sebanyak 550.000 orang menjadi 123,8 juta jiwa, mencatat penurunan tahunan ke-14 secara berturut-turut. Hanya dua prefektur, Tokyo dan Saitama, yang mengalami peningkatan jumlah penduduk.
Sementara itu, 45 prefektur lainnya mencatat penurunan, dengan Prefektur Akita di bagian utara Pulau Honshu mengalami penurunan paling tajam. Jumlah penduduk Jepang mencapai puncaknya pada 2008 dan terus menyusut sejak itu akibat menurunnya angka kelahiran.
Dalam sebuah pengarahan, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya membantu calon orang tua muda yang terkendala secara ekonomi untuk memiliki anak.
Ia juga menambahkan, pemerintah tengah mendorong kenaikan upah bagi generasi muda dan memberikan bantuan pengasuhan anak, serta menawarkan kesempatan perjodohan.
"Kami memahami bahwa angka kelahiran yang menurun terus berlanjut karena banyak orang yang ingin membesarkan anak tidak mampu memenuhi keinginan mereka," kata Hayashi, dikutip dari India Times.
"Kami akan mendorong langkah-langkah komprehensif untuk mewujudkan masyarakat di mana setiap orang yang ingin memiliki anak dapat memiliki anak dan membesarkan mereka dengan tenang," imbuh Hayashi.
Sementara Jepang telah beralih ke orang asing muda sebagai sumber tenaga kerja, pemerintah telah mempertahankan kebijakan imigrasi yang ketat, hanya mengizinkan masuknya pekerja asing untuk sementara waktu.
Pada tahun 2023, Perdana Menteri saat itu Fumio Kishida mengatakan pemerintah akan menyalurkan sekitar 3,5 triliun yen atau sekitar Rp 413 miliar setiap tahun untuk perawatan anak dan langkah-langkah lain untuk mendukung orang tua.
