BANJAMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menyiapkan lahan lima hektare di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sembari menunggu pembangunan sekolah selesai, proses penerimaan peserta didik segera dilakukan.

Plt Kepala Dinsos Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan proses penerimaan difasilitasi sejumlah balai milik Kemensos seperti Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Panti Sosial Budi Luhur dan Eka IPWL. “Untuk sementara, lokasi belajar akan difokuskan di balai terlebih dahulu. Sedang pembangunan gedung sekolahnya akan dibiayai melalui APBN,” ungkap Rifai, Rabu.

Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin, anak jalanan, gelandangan, hingga pemulung. Meski petunjuk teknis (juknis) masih dalam proses di Kemensos, Dinsos Kalsel telah bergerak cepat dengan menyiapkan dukungan daerah.

Rifai menjelaskan proses sosialisasi dilakukan oleh petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PKS) yang tersebar di kabupaten/kota, dengan bantuan Dinsos setempat. Sementara untuk proses penerimaan peserta didik direncanakan berlangsung pada Mei-Juni 2025.

Pemkab Balangan juga mulai mengoordinasikan dan merencanakan Sekolah Rakyat. “Kami sedang mengupayakan pengadaan lahan lima hektare,” kata Kepala Dinsos Balangan, Ribowo, Selasa (15/4). 

SRencana pendirian Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto juga disambut baik Pemkab Kotabaru. Bupati Muhammad Rusli telah mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) selaku motor penggerak agar memasukkan Kotabaru dalam program ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotabaru Nurviza, Selasa (15/4), menerangkan pihaknya terus melakukan koordinasi melalui zoom meeting dengan Kemensos. Dari 291 usulan kabupaten/kota, Kotabaru masuk 200 pengajuan Sekolah Rakyat pertama.

Dikutip dari laman Kemensos, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sasarannya adalah anak dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.  

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP hingga SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulumnya akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme dan keterampilan.  

Untuk membangun Sekolah Rakyat, Nurviza mengatakan Pemkab Kotabaru telah menyiapkan lahan 10 hektare di Kecamatan Pulaulaut Kepulauan. Berdasarkan DTSEN, ada sekitar 20.000 anak dari Desil 1 dan Desil 2 yang menjadi sasaran.

Dalam pembentukannya, Dinas Pendidikan menjadi penyedia tenaga pendidik. Sedangkan untuk pembangunan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terpisah, Robby, warga Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kotabaru, menyambut baik perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak dari masyarakat tidak mampu. “Cuma saya juga berharap pemerintah daerah memperhatikan fasilitas dasar sekolah di setiap wilayah,” ucapnya.

Hal ini karena masih banyak sekolah yang beralaskan tanah, hampir ambruk, meja kursi tidak layak, kesejahteraan guru yang minim dan jalan menuju sekolah yang rusak saat musim hujan.

Sebagai contoh, Robby yang juga ketua Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima mengaku miris melihat SMA di Gunung Batu Besar yang sudah tidak layak di sebut sekolah. Gedung sekolahnya seperti bangunan tahun 70 80- an.

Di Jalan Kilometer 1, Sungai Durian, setiap hujan deras sekitar dua jam, anak-anak tidak bisa menuju SMP dan SMK Sungai Durian.). (tab/msr/ell)