Bendera Palestina Berkibar saat Wisuda Universitas Harvard, Begini Aksi Lulusan Harvard Saat Wisuda
TRIBUNNEWS.COM- Bendera Palestina dikibarkan oleh para wisudawan selama upacara wisuda di Universitas Harvard.
Mereka tidak tinggal diam menanggapi kondisi ketidakadilan di dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
Perayaan wisuda pun diwarnai dengan aksi bela Palestina. Banyak wisudawan yang memakai Keffieh Palestina, syal persegi yang menjadi simbol penting dalam budaya Palestina.
Hal ini terjadi setelah universitas tertua di Amerika itu menjadi yang pertama menolak usulan kebijakan dari Pemerintahan Donald Trump.
Donald Trump menindak keras terhadap kegiatan solidaritas Palestina di antara staf dan mahasiswa.
Hal ini berisiko terhadap pendanaan federal universitas senilai $2 miliar.
Sebuah video yang beredar daring menunjukkan para mahasiswa Harvard merayakan kelulusan mereka dengan bersorak untuk mendukug Palestina.
Mereka mengibarkan bendera Palestina saat pidato yang tampaknya pro-Palestina disampaikan.
Pada tanggal 31 Maret, pemerintahan Trump mengatakan sedang meninjau sekitar $9 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak dengan Universitas Harvard untuk memastikan universitas tersebut tunduk mematuhi peraturan federal, termasuk tanggung jawab hak-hak sipilnya.
Universitas Harvard Membalas ketika Donald Trump Menargetkan Universitas Terkait Aksi Pro-Palestina
Universitan Harvard, salah satu universitas elit di AS telah memberi tahu pemerintahan Donald Trump bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan politik, meskipun pendanaan federalnya terancam.
Bentrokan tersebut meletus setelah pihak administrasi menuntut perubahan besar-besaran pada kebijakan internal Harvard—mulai dari peraturan seputar protes kampus pro-Palestina hingga program keberagaman dan inklusi—atau menghadapi risiko kehilangan pendanaan.
“Tidak ada pemerintah - terlepas dari partai mana yang berkuasa - yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” kata Presiden Alan Garber dalam sebuah pesan kepada para mahasiswa dan staf.
Pengacara universitas tersebut kembali menegaskan dalam surat resminya kepada Washington, menuduh pemerintah federal menginjak-injak kebebasan akademis yang telah lama berlaku dan berupaya mengabaikan perlindungan yang tercantum dalam Amandemen Pertama.
Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah Universitas Columbia, yang berada di bawah tekanan serupa, setuju untuk melakukan perubahan yang diminta oleh pemerintahan Trump dalam upaya untuk memulihkan dana yang dibekukan sebesar $400 juta. Perjudian itu menjadi bumerang. Bukan hanya uang yang ditahan, tetapi pemerintahan tersebut juga memangkas lebih banyak dana.
Universitas Harvard, seperti beberapa lembaga pendidikan lainnya di AS, telah menjadi lokasi utama bagi pengunjuk rasa pro-Palestina sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023.
Barack Obama telah menyatakan dukungannya terhadap Harvard setelah pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk memangkas $2 miliar dana hibah federal setelah sekolah Ivy League di Massachusetts itu menolak apa yang disebutnya sebagai upaya "regulasi pemerintah" terhadap universitas tersebut.
Harvard menghadapi pembekuan dana karena fakultas Yale meminta pimpinan 'untuk menolak dan menantang secara hukum setiap tuntutan yang melanggar hukum'.
Sementara itu, staf pengajar di Universitas Yale – institusi Ivy League terkemuka lainnya – telah meminta pimpinannya “untuk menolak dan menantang secara hukum setiap tuntutan yang melanggar hukum yang mengancam kebebasan akademik dan … pemerintahan sendiri”.
Pernyataan dari Obama , presiden AS dari tahun 2009 hingga 2017, berbunyi:
“Harvard telah memberikan contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya – dengan menolak upaya yang tidak sah dan tidak adil untuk mengekang kebebasan akademis, sembari mengambil langkah konkret untuk memastikan semua mahasiswa di Harvard dapat memperoleh manfaat dari lingkungan yang penuh dengan penyelidikan intelektual, perdebatan yang ketat, dan rasa saling menghormati.
“Mari berharap lembaga lain mengikuti langkah ini.”
Kebuntuan antara beberapa universitas paling bergengsi di AS dan pemerintah federal semakin dalam pada hari Senin setelah Harvard menolak tuntutan tinggi dari pemerintahan Donald Trump , yang oleh presiden disebut sebagai upaya untuk mengekang antisemitisme di kampus.
Namun, banyak pendidik melihat tuntutan tersebut sebagai upaya terselubung untuk mengekang kebebasan akademis secara lebih luas.
“Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” kata presiden Harvard, Alan Garber.
Mahasiswa berjalan menaiki tangga perpustakaan
Pejabat Trump memangkas miliaran dana Harvard setelah universitas menentang tuntutan
Pemerintahan Trump , melalui gugus tugas gabungan multi-lembaga federal untuk memerangi anti-semitisme, menanggapi dengan membekukan hibah multi-tahun senilai $2,2 miliar dan nilai kontrak multi-tahun senilai $60 juta untuk Harvard.
Pada hari Selasa, Trump sendiri menerbitkan sebuah postingan di platform Truth Social miliknya yang mengatakan "mungkin Harvard harus kehilangan Status Bebas Pajaknya dan Dikenakan Pajak sebagai Entitas Politik".
Intervensi oleh Obama terjadi setelah 876 anggota fakultas di Yale menerbitkan surat kepada pimpinan mereka yang menyatakan dukungan untuk menentang pemerintahan Trump.
"Kita berdiri bersama di persimpangan jalan," demikian bunyi surat itu .
"Universitas-universitas Amerika menghadapi serangan-serangan luar biasa yang mengancam prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, termasuk hak-hak kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan kebebasan akademis. Kami menulis sebagai satu fakultas, untuk meminta Anda untuk berdiri bersama kami sekarang."
Meskipun surat itu tidak menyebutkan Harvard secara spesifik, surat itu juga meminta pimpinan Yale untuk “bekerja dengan penuh tujuan dan proaktif dengan perguruan tinggi dan universitas lain dalam pertahanan kolektif”.
Universitas Columbia di New York, lokasi protes pro-Palestina pada tahun 2024, telah setuju untuk mematuhi sebagian serangkaian tuntutan dari pemerintahan Trump tentang bagaimana ia akan menangani demonstrasi, departemen akademik, dan antisemitisme tersebut setelah menerima peringatan bahwa ia akan kehilangan dana federal, tetapi juga membela kebebasan akademik.
Princeton di New Jersey mengatakan belum menerima daftar tuntutan khusus dari pemerintah. Presiden universitas, Christopher Eisgruber, mengatakan dalam email kepada masyarakat pada awal April bahwa meskipun alasan di balik ancaman pemerintah untuk menahan dana belum jelas, universitas "akan mematuhi hukum".
“Kami berkomitmen untuk memerangi antisemitisme dan segala bentuk diskriminasi, dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi antisemitisme,” imbuh Eisgruber. “Princeton juga akan dengan gigih membela kebebasan akademis dan hak proses hukum universitas ini.”
"Pemerintahan Trump menggunakan ancaman pemotongan dana sebagai taktik untuk memaksa universitas tunduk pada kendali pemerintah atas penelitian, pengajaran, dan pidato di kampus swasta. Hal itu jelas melanggar hukum," kata pernyataan dari Rachel Goodman, penasihat hukum Protect Democracy yang mewakili American Association of University Professors dalam tantangannya terhadap penghentian pendanaan federal di Columbia.
Universitas Columbia menyetujui pelarangan penggunaan masker untuk tujuan menyembunyikan identitas seseorang, melarang protes di dalam gedung akademik, dan meninjau ulang bagaimana program studi Timur Tengah dikelola. Universitas ini juga menyetujui perluasan "keragaman intelektual", termasuk dengan mengangkat anggota fakultas baru ke departemen Institut Israel dan Studi Yahudi.
Sasaran yang dinyatakan dari gugus tugas antisemitisme pemerintahan Trump adalah untuk "membasmi pelecehan antisemit di sekolah dan kampus".
Namun banyak yang percaya bahwa itu adalah kedok untuk berbagai sasaran konservatif, termasuk menghilangkan kuota ras dalam penerimaan mahasiswa – dan mengatur ulang apa yang dilihat pemerintahan sebagai bias paling kiri dalam dunia akademis.
“Kami akan menghentikan dana untuk sekolah-sekolah yang membantu serangan Marxis terhadap warisan Amerika dan peradaban Barat itu sendiri,” kata Trump pada tahun 2023. “Hari-hari mensubsidi indoktrinasi komunis di perguruan tinggi kita akan segera berakhir.”
Pada hari Selasa, sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Trump “ingin melihat Harvard meminta maaf” atas apa yang disebutnya “antisemitisme mengerikan yang terjadi di kampus mereka”.
“Mengenai Harvard … presiden sudah cukup jelas: mereka harus mematuhi hukum federal,” kata Leavitt.
Pada bulan Maret, pemimpin gugus tugas, Leo Terrell, mantan komentator Fox News, mengatakan: “Kami akan membuat universitas-universitas ini bangkrut” jika mereka tidak “bermain sesuai aturan”.
Pemerintah, secara keseluruhan, telah membekukan atau membatalkan lebih dari $11 miliar dana dari sedikitnya tujuh universitas sebagai bagian dari upayanya untuk mengakhiri apa yang disebutnya "pengambilalihan ideologis". Sedikitnya 300 mahasiswa, lulusan baru, dan mahasiswa pascadoktoral telah dicabut visa dan status imigrasi resminya sebagai bagian dari tindakan keras tersebut.
Presiden Massachusetts Institute of Technology , Sally Kornbluth, mengatakan pada hari Senin bahwa sembilan mahasiswa MIT telah kehilangan visa mereka selama seminggu terakhir – pencabutan yang menurutnya akan berdampak buruk pada “bakat terbaik” di seluruh dunia dan akan “merusak daya saing Amerika dan kepemimpinan ilmiah selama bertahun-tahun mendatang”.
Namun, menteri pendidikan Trump , Linda McMahon, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa pemerintah federal berwenang meminta universitas membuat perubahan pada kebijakan kampus.
"Jika Anda menerima dana federal, maka kami ingin memastikan bahwa Anda mematuhi hukum federal," kata McMahon, meskipun ia menolak bahwa pemerintah berupaya untuk mengekang kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes atau ketidaksetujuan secara damai.
Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, mengatakan kepada media tersebut bahwa gugus tugas tersebut “dimotivasi oleh satu hal dan hanya satu hal: mengatasi antisemitisme”.
Desai berkata: “Para pengunjuk rasa antisemit yang melakukan kekerasan dan mengambil alih seluruh gedung kampus bukan hanya merupakan bentuk kefanatikan yang kasar terhadap orang Amerika keturunan Yahudi, tetapi juga sepenuhnya mengganggu penyelidikan dan penelitian intelektual yang seharusnya didukung oleh pendanaan federal untuk perguruan tinggi.”
SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR, MIDDLE EAST EYE, THE GUARDIAN
