SURYA.CO.ID - Sebuah Taman Kanak-kanak ( TK) di Bekasi, melanggar larangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang study tour dan wisuda.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi tegas melarang study tour, meski Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) membolehkan.
Dedi Mulyadi juga melarang adanya wisuda dan meminta diganti dengan kegiatan kreativitas di sekolah.
Namun, dua larangan itu tak diindahkan TK di Bekasi ini.
Bahkan TK swasta ini mematok biaya mahal, hingga Rp1.150.000 per siswa untuk dua kegiatan tersebut.
Kondisi tersebut pun dikeluhkan para orang tua siswa, satu di antaranya orang tua berinisial L (30).
Dikutip dari Kompas.com, L mengeluhkan biaya dua kegiatan tersebut terlalu mahal.
"Kalau untuk wisuda plus foto Rp 550.000, untuk jalan-jalan Rp 600.000. Total Rp 1.150.000 yang bagi kami sangat memberatkan," kata L dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
Berdasarkan surat edaran sekolah tersebut, kegiatan study tour dilaksanakan pada 12 Juni 2025, dengan tujuan ke Depok, Jawa Barat.
Biaya sebesar Rp 600.000 untuk kegiatan study tour tersebut dengan rincian, masuk area outbound dua orang, makanan ringan dan minuman dua orang, makan siang prasmanan dua orang, kaus, dan dua bus.
Sedangkan kegiatan wisuda direncanakan digelar di Gedung Islamic Center Bekasi pada 18 Juni 2025.
Kegiatan wisuda dipatok harga sebesar Rp 550.000 dengan rincian transportasi, pendaftaran munaqosah dan wisuda, sewa toga, foto wisuda dan foto kelas bersama, makanan ringan, serta ijazah.
L meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut. Mengingat, dua kegiatan ini sudah dilarang Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi.
"Harapan saya semoga dibatalkan saja ini wisuda dan jalan-jalannya," imbuh dia.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa sekolah dilarang menggelar kegiatan wisuda dan study tour.
Larangan ini sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
"Kan sudah keluar (aturan pelarangan), sudah jelas," ucap Tri Adhianto.
Larangan Keras Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan alasannya melarang adanya wisuda TK dan SD.
Menurutnya, biaya wisuda siswa TK dan SD membebani.
Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, minta dihapuskan.
Namun, karena TK-SMP kewenangannya ada di kabupaten dan kota, ia meminta bupati dan wali kota menghapusnya.
Sementara terkait larangan study tour, Dedi Mulyadi bersikukuh meski Mendikdasmen membolehkan.
Mantan Bupati Purwakarta itu menilai, selama ini study tour lebih banyak bersifat rekreasi daripada memiliki nilai edukasi yang jelas.
“Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya," kata Dedi dikutip Surya.co.id dari Kompas.com pada Selasa (24/3/2025).
Menurutnya, seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata.
"Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik,” ujar Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam.
Dedi menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, tidak sedikit orang tua yang harus berutang atau menjual barang berharga demi membiayai anak mereka ikut study tour.
“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” tegasnya.
Selain beban ekonomi, Dedi juga menyoroti dampak sosial dari study tour yang berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.
“Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain,” jelasnya.
Sebagai solusi, KDM menyarankan agar sekolah tetap bisa mengadakan kegiatan pendidikan di luar kelas tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar.
Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna dan dapat dilakukan di lingkungan sekitar.
“Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja,” katanya.
Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.
Ia berharap keputusannya bisa melindungi orang tua dari beban ekonomi yang tidak perlu serta memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya,” tegasnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, memperbolehkan study tour, namun dengan syarat.
Abdul Mu'ti meminta sekolah untuk mengecek kelayakan kendaraan dan kualitas sopir.
"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," ujar Mu'ti, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.
"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak."
"Sopirnya juga. Memang sopir yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," lanjutnya.
Mu'ti mengatakan, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.
Namun, Mu'ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang agar kegiatan memiliki nilai manfaat.
"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," papar dia.
Selain itu, Mu'ti juga mengingatkan sekolah agar study tour tetap dibimbing oleh guru demi keselamatan anak-anak.
"Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," ujar dia.
Klik di sini untuk untuk bergabung