TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai belum dibayarkannya dana sebesar Rp 975,3 juta kepada mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, bukan karena kelalaian Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Zainul, hal tersebut karena kendala di pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

"Ini saya tidak sedang membela BGN ya, ini pandangan obyektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya," kata Zainul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2025). 

Zainul menjelaskan secara prosedural, kerja sama antara BGN dan yayasan telah berjalan sesuai koridor. 

Namun, berdasarkan informasi sementara, yayasan diduga mengalami keterbatasan permodalan maupun infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis layanan katering.

"BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama," ujarnya. 

Untuk mencegah permasalahan serupa, Zainul menekankan pentingnya peran tiga pengawas yang bertugas di setiap SPPG, yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi. 

Ketiganya diharapkan dapat bersikap lebih proaktif dalam mengawasi jalannya program serta memantau potensi keterlambatan pembayaran kepada mitra.

"Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya," ungkapnya.

Meski diwarnai sejumlah tantangan, Zainul menilai program MBG telah mencatat capaian yang positif dalam pelaksanaannya. 

Saat ini, kata dia, lebih dari 1.000 dapur telah beroperasi dan menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Ini progres menggembirakan dari salah satu program unggulan pemerintah," tegas Zainul.