Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Buruknya tata kelola serta penanganan yang ego sektoral dituding menjadi biang kerok kemacetan ekstrem yang melumpuhkan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 16-19 April 2025.

Hal itu disampaikan langsung oleh pengusaha logistik dalam pertemuan bersama stakeholder pelabuhan yang digelar di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/4/2025).

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 14.00 WIB itu dihadiri oleh jajaran Polda Metro Jaya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, PT Pelindo, serta para pelaku usaha jasa logistik.

Mereka membahas penyebab dan langkah antisipasi kemacetan parah yang terjadi usai libur panjang.

Ketua Umum Asosiasi Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia (Klub Logindo), Mustajab Susilo Basuki, menyebut kemacetan terjadi akibat tumpukan aktivitas bongkar muat pascalibur yang menumpuk di satu waktu.

Hal ini diperparah oleh keterlambatan kedatangan kapal dan tidak adanya manajemen lalu lintas logistik yang efisien.

"Permasalahan awal karena terlalu lama libur, sehingga semuanya dilakukan setelah liburan. Puncaknya di tanggal 16 April saat kapal turun di NPCT 1 dan menyebabkan penumpukan barang. Akibatnya, macet parah terjadi selama beberapa hari," kata Mustajab.

Ia menyebut kerugian tak hanya dirasakan pelaku usaha truk, tapi juga pengusaha logistik lainnya, pengguna jalan, hingga masyarakat.

Namun, besaran kerugian akibat kemacetan itu belum bisa dihitung secara pasti.

Mustajab lalu menilai bahwa permasalahan ini adalah tanggung jawab semua pihak.

Salah satunya adalah pengelola pelabuhan yang dinilainya masih belum dapat melakukan pengelolaan yang maksimal soal arus bongkar muat.

Terlebih masih ada ego sektoral di dalam pengelolaan pelabuhan sehingga masalah-masalah terkait kemacetan parah kerap kali terjadi.

"Yang bertanggung jawab adalah kita semua. Trucking tidak dikelola dengan baik, pelabuhan juga tidak mengelola dirinya dengan baik. Masih ada ego sektoral, tidak ada transparansi. Inilah yang membuat kolaborasi sulit terwujud," tegasnya.

Mustajab juga menyampaikan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola ruang dan perubahan perilaku aktor-aktor logistik, termasuk pengemudi, pemilik barang, hingga operator pelabuhan.

Menurutnya, semua harus diatur dalam satu sistem digital terintegrasi.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut kompensasi apapun atas kerugian yang terjadi.

"Ini force majeure. Masyarakat rugi tapi nggak bisa menuntut siapa-siapa. Yang penting jangan sampai kejadian seperti ini terulang," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan adanya diversifikasi pengalihan beban pelabuhan agar tidak hanya menumpuk di NPCT 1.

Namun ia mengungkapkan bahwa keputusan lokasi bongkar muat ada di tangan pemilik barang, bukan pengusaha truk.

Polda Metro Jaya Minta Pengelola Pelabuhan Berbenah

Di kesempatan yang sama, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika mengatakan, mitigasi kemacetan perlu dimaksimalkan untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Polisi juga mengimbau para pengusaha logistik dan pengelola pelabuhan untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait bongkar muat barang.

Penegasan ini dilakukan untuk membuat semua unsur yang beraktivitas di pelabuhan bisa memperkuat komunikasi guna mencegah kemacetan parah terjadi lagi.

"Harapannya dengan adanya pertemuan ini, kejadian kemarin dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk jangan sampai muncul permasalahan yang serupa," ucap Wijatmika.

Wijatmika lantas meminta pihak pengelola pelabuhan untuk bisa mengatur secara maksimal arus keluar masuk barang setiap harinya.

Polisi juga berharap pengelola pelabuhan bisa memastikan tidak terjadi penumpukan barang yang sangat berpotensi memicu kemacetan.

"Sudah disepakati beberapa poin yang tentunya harapannya bisa dipatuhi, aturan-aturan yang ada, termasuk percepatan pelayanan keluar masuknya barang ataupun truk, tidak adanya penumpukan di beberapa titik sehingga akan menggangu lalulintas jalan yang tentunya masyarakat akan terganggu," kata dia.

"Ke depan kita akan perbaiki baik manajemen dalam area pelabuhan maupun area luar sehingga kita bisa maksimalkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

(TribunJakarta)

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya