TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan publik berhak menunjukkan solidaritasnya terhadap isu kemanusiaan Palestina.

Namun, ia mengingatkan bahwa ekspresi tersebut perlu dilakukan dengan cara yang bijak dan meminimalkan efek domino negatif terhadap tenaga kerja serta stabilitas ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi Israel perlu disikapi bijak.

Ia mengingatkan ada pekerja yang berpotensi terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efek domino tersebut.

“Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, kita juga harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional,” ujar Lamhot kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Berkenaan dengan itu, Komisi VII DPR meminta pemerintah memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat tentang dampak ekonomi dari aksi boikot, seraya memberikan alternatif produk lokal yang bisa digunakan.

“Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang dampak ekonomi dari pemboikotan, termasuk alternatif produk lokal yang bisa digunakan,” jelasnya.

Sementara itu , Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyampaikan bahwa aksi boikot memang bukan penyebab utama PHK. Namun, dampaknya tetap signifikan.

Pasalnya, ada efek domino dari aksi boikot, seperti pelemahan ekonomi perusahaan dan PHK sebagai opsi efisiensi.

“Boikot memang merugikan perekonomian, terutama jika produk yang diboikot adalah produk konsumtif. Dalam situasi seperti itu, PHK kerap menjadi opsi terakhir untuk efisiensi,” jelas Eko.

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), penjualan sejumlah produk kebutuhan sehari-hari yang diduga berafiliasi dengan Israel turun hingga 40 persen.

Dampak lanjutan dari penurunan ini adalah potensi gelombang PHK di Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, efisiensi bisnis, dan tekanan ekonomi global.

Direktur Eksekutif Aprindo , Setyadi Surya, meminta pemerintah segera bertindak untuk mencegah meluasnya PHK. Ia meminta kebijakan yang seimbang antara makro dan mikro agar lapangan kerja tetap terlindungi.

"Kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sisi saja. Boikot dan tekanan ekonomi bisa berdampak pada stabilitas sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga potensi konflik di rumah tangga dan di masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang konkret dan terukur,” kata Setyadi.

Ia mengingatkan bahwa langkah emosional tanpa didasari data malah dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional dan memperbesar angka pengangguran.

"Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa," pungkasnya.