TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Seruan kuat untuk menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi percontohan dalam hal inklusi disabilitas digaungkan M. A. Ghofur, Pembina Persatuan Disabilitas Probolinggo (Perdisapro) sekaligus anggota Koalisi Kawal Perda Disabilitas.
Ghofur menyampaikan ajakan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat langkah konkret dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi seluruh warganya, tanpa kecuali.
“Izinkan saya menyampaikan sebuah ajakan tulus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mari bersama-sama mendorong langkah nyata untuk mewujudkan provinsi yang benar-benar inklusif dan berpihak pada semua warganya, tanpa kecuali,” kata pria asal Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Kamis (24/04/2025).
Menurut Ghofur, regulasi yang berlaku saat ini, yakni Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum yang lebih baru seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Ia mendorong agar Perda tersebut segera direvisi secara menyeluruh agar mampu menjawab kebutuhan di lapangan dan menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas secara komprehensif.
“Sudah saatnya Perda ini direvisi secara menyeluruh agar lebih mampu menjawab tantangan di lapangan dan menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas secara komprehensif,” kata Ghofur.
Ghofur juga menyarankan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Isu Disabilitas di bawah Pemprov Jatim, sebagai ruang partisipatif antara pemerintah dan komunitas difabel.
Ia menekankan pentingnya prinsip “Nothing About Us Without Us” dalam setiap pengambilan keputusan.
“Perlu kami sampaikan bahwa Jawa Timur adalah barometer nasional. Langkah-langkah progresif yang dilakukan di sini akan menjadi contoh dan inspirasi bagi provinsi-provinsi lain,” katanya.
Menurutnya, dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan kebijakan konkret, Jawa Timur berpeluang besar menjadi provinsi pelopor keadilan sosial dan pembangunan inklusif di Indonesia.
“Kami dari Koalisi Kawal Perda bersama seluruh organisasi siap menjadi mitra pemerintah, bukan hanya dalam memberi masukan, tetapi juga dalam mengawal implementasi dan memastikan keberhasilan di tingkat akar rumput,” papar Ghofur.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan besar agar Jawa Timurbenar-benar menjadi rumah yang ramah bagi semua. “Sebab inklusi bukan sekadar konsep, melainkan cermin dari kemanusiaan dan kemajuan,” tutup Ghofur. (*)
