TIMESINDONESIA, JAKARTA – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) perdana pada 2–4 Mei 2025 di Jakarta.

Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, menandai momentum penting dalam perjuangan dosen ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

ADAKSI dibentuk sebagai respons atas ketimpangan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN, yang selama lebih dari satu dekade tidak mendapatkan hak tersebut.

Perjuangan ini mencapai titik terang dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur pemberian tukin bagi pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek.

Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa tukin akan mulai dicairkan pada Juli 2025, berlaku surut sejak Januari 2025. Sebanyak 31.066 dosen ASN akan menerima tukin, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja dan tunjangan profesi yang telah diterima sebelumnya.

Munas pertama ADAKSI dirancang sebagai forum strategis untuk membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan dosen ASN. Selain itu, Munas juga akan menjadi ajang konsolidasi nasional bagi dosen ASN di seluruh Indonesia.

Anggun Gunawan, Wakil Ketua Koordinator Nasional ADAKSI, menekankan bahwa problematika pendidikan tinggi tidak hanya berkisar pada kesejahteraan, tetapi juga mencakup pola karier dosen dan kebijakan pendidikan tinggi secara keseluruhan.

"Problem pendidikan sangatlah kompleks. Tidak sekedar masalah kesejahteraan, termasuk di dalamnya adalah pola karier dosen dan kebijakan pendidikan tinggi itu sendiri," ujarnya.​

Slamet Widodo, anggota ADAKSI, menambahkan bahwa Munas ini dapat digunakan sebagai ajang konsolidasi perjuangan dosen ASN Dikti.

"Munas nanti bisa jadi ajang konsolidasi perjuangan teman-teman dosen ASN Dikti," katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Sam Ardi, anggota Koordinator Wilayah Jawa Timur ADAKSI, yang menekankan pentingnya merapatkan barisan para dosen dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal.​

“Merapatkan barisan salah satu yang perlu dilakukan para dosen saat ini, karena meski regulasi tentang tukin hampir terbit seluruhnya, ada saja “gangguan” eksternal yang mengintai”. Lanjutnya, “Misalnya ada sekolompok orang bertindak untuk dan atas nama institusi tertentu minta tukin dicairkan mentok 70%, nah ini perlu direspon," ucapnya. 

Dengan semangat kolaboratif dan partisipatif, ADAKSI berharap Munas ke-I ini menghasilkan rekomendasi positif dan aplikatif yang berdampak bagi kesejahteraan dan profesionalitas dosen ASN seluruh Indonesia. (*)