TRIBUNNEWS.com - Penjual gorengan di Dusun Blimbing, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Masruroh, kebingungan saat mendapat tagihan listrik hingga Rp12,7 juta.
Ia mengaku tak mungkin bisa melunasi tagihan tersebut sebab sehari-hari hanya bekerja sebagai penjual gorengan keliling.
"Saya bayar pakai uang apa? Uang dari mana saya bisa bayar sebanyak itu? Saya ini hidup dari jualan gorengan keliling saja," ujar Masruroh, Kamis (24/4/2025), dikutip dari Surya.co.id.
Masruroh menjelaskan, ia menerima tagihan listrik atas nama almarhum ayahnya, Naif Usman, lewat pesan WhatsApp, menjelang Idulfitri 1446 H lalu.
Di pesan itu, tertulis tagihan yang harus dibayar Masruroh sebesar Rp12,7 juta.
Selain tagihan, pesan yang diterima Masruroh juga tertulis peringatan listrik di rumahnya akan diputus apabila tak segera membayar.
Pada Kamis, ia sudah tak bisa mengisi token listrik karena PLN telah memutus aliran.
"Ayah, suami saya sudah tidak ada lagi, kalau sudah begini saya harus bagaimana? Saya jujur tidak mampu membayar uang sebanyak itu," urai Masruroh.
Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Jombang, Dwi Wahyu Cahyo Utomo, mengungkapkan pemutusan listrik di rumah Masruroh sudah sesuai prosedur.
Pasalnya, kata Dwi, ditemukan pelanggaran dalam jaringan listrik yang digunakan Masruroh.
Dwi lantas menjelaskan, masalah listrik di rumah Masruroh sudah berlangsung sejak 2022.
Hal ini bermula saat daya listrik rumah Masruroh masih 450 watt.
Namun, dari 450 watt, daya listriknya bertambah menjadi 900 watt. Setelah sang suami meninggal pada 2014, Masruroh baru mengetahui daya listrik rumahnya mencapai 2.200 watt.
Masruroh lantas membagi rumah menjadi empat bagian untuk disewakan.
Tiga bagian disewakan kepada keluarga lain, sedangkan Masruroh menempati bagian belakang rumah.
Masalah muncul pada 14 September 2022, saat PLN menemukan adanya dugaan pencurian listrik oleh Masruroh.
"Ditemukan rumah yang ditempati Masruroh dengan nama pelanggan Naif Usman (ayah Masruroh) menyambung ke instalasi rumah tanpa melalui pengukuran dan pembatas daya," urai Dwi, Sabtu (26/4/2025), dikutip dari Kompas.com.
PLN kemudian menjatuhkan denda dan mengenakan tagihan susulan terhadap Masruroh, sebesar Rp19 juta.
Awalnya, Masruroh setuju membayar secara mencicil. Ia bahkan sudah membayar uang muka Rp3,8 juta.
Namun, janda satu anak itu tak lagi bisa membayar dan menunggak tagihan sejak Desember 2022, sehingga memilih pasrah listrik rumahnya diputus.
Masruroh kemudian menumpang listrik dari rumah tetangganya. Tetapi, lagi-lagi, pada Maret 2025 menjelang Idulfitri, Masruroh kembali mendapat tagihan listrik sebanyak Rp12,7 juta.
PLN menemukan adanya sambungan listrik dari rumah tetangga bernama Chusnul Chotimah, ke rumah Masruroh.
Hal itu berujung pengamanan aliran listrik oleh PLN, yang mengakibatkan Chusnul maupun Masruroh, tak bisa lagi mengisi token di rumahnya.
Dwi pun mengatakan, masalah tagihan listrik Masrurih ini terjadi karena kesalahpahaman.
Pihaknya telah memberikan edukasi soal keamanan kelistrikan dan penjelasan mengenai tunggakan Masruroh.
Setelah bertemu PLN, disepakati Masruroh membayar sisa tagihannya dengan mencicil selama 36 kali.
Masruroh mengatakan semua kesalahpahaman sudah selesai. PLN juga akan memperbaiki aliran listrik di rumahnya dengan pemasangan jaringan baru.
"Terima kasih ke PLN, sekarang ini sudah selesai masalahnya dengan PLN, tidak ada masalah apa-apa lagi, sudah ada persetujuan, sudah ada solusinya yang bagus," kata Masruroh, Sabtu.
Sebagai bentuk solidaritas, pedagang se-Kabupaten Jombang yang bernaung di bawah Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal), menggalang dana untuk membantu Masruroh.
Koordinator Spekal Jombang, Joko Fattah Rochim, mengungkapkan penggalangan dana itu diharapkan bisa membantu beban Masruroh yang berstatus janda.
"Kami menggalang koin untuk Ibu Masruroh, janda pedagang gorengan."
"Sedikit dari teman-teman pedagang lain saya harap bisa membantu Ibu Masruroh," kata Fattah, Jumat (25/4/2025), dilansir TribunJatim.com.
Fattah dan rombongan juga sempat mendatangi gedung DPRD Jombang untuk menemui pimpinan Dewan maupun yang bisa mewakili.
Namun, saat tiba di lokasi, kantor dewan sepi karena para wakil rakyat sedang menjalani Kunjungan Kerja (Kunker).
Hal serupa juga dialami Fattah dan rombongan saat mendatangi Kantor PLN Jombang.
Mereka hanya ditemui oleh satpam. Karena itu, Fattah dan rekan-rekannya memutuskan untuk mengatur ulang waktu berkunjung ke PLN.
"Kami tetap menggalang dana dan kalau perlu kami uang nanggung, dan kami bayar ke PLN. Nanti akan kami hitung jumlahnya berapa untuk membantu Bu Masruroh," tukas dia.
(Pravitri Retno W, Surya.co.id/TribunJatim.com/Anggit Puji Widodo, Kompas.com/Yohana Artha Uly)
