TRIBUNNEWS.COM - Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang menggemparkan, salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen yang tersebar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Desakan agar MPR mengganti Wapres Gibran pun memperoleh respons dari sejumlah pihak, di antaranya partai politik, Ketua MPR, hingga pengamat. Berikut tanggapan mereka.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meyakini Presiden Prabowo akan menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran dimakzulkan dari posisinya.
Idrus meyakini bahwa Prabowo akan memberikan respons yang bersifat merangkul dan mempersatukan.
Akan tetapi, jawaban ini menurutnya tak bakal disampaikan dalam waktu dekat.
“Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons, memahami dan pasti akan merespons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respons yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” kata Idrus dalam acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah, di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).
Kesediaan Prabowo merespons usulan para purnawirawan TNI ini dinilai tak lepas dari sosok para pengusulnya yang merupakan kawan satu angkatan saat aktif sebagai tentara.
Menurut Idrus, jawaban Prabowo terhadap usulan tersebut akan berorientasi pada kesatuan serta persatuan demi menjaga situasi tetap kondusif dan agar pembangunan tidak terganggu.
Apalagi orientasi tersebut selama ini juga kerap diperlihatkan oleh pemerintahan baru.
Sebagai contoh, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap merangkul kelompok-kelompok kritis atau oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah, seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat.
Idrus pun meyakini respons dari Prabowo tak jauh dari komunikasi yang merangkul.
“Semua sudah diajak untuk diskusi dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Karena tidak mungkin Pak Dasco melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah. Minimal ada sinyal dari Pak Prabowo."
“Kalau sudah diajak dan tidak (mau), itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan, di negara demokrasi, usulan atau pendapat harus dihormati.
"Sebagai sebuah usulan kita hargai," kata Romahurmuziy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Namun, dirinya berpandangan bahwa sekarang ini, dunia termasuk Indonesia di dalamnya, sedang menghadapi tantangan ekonomi.
Banyak pihak meramalkan adanya badai ekonomi yang akan menyebabkan terjadinya perlambatan laju pertumbuhan.
Oleh sebab itu, ia menilai sebaiknya energi difokuskan untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Tetapi bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi mengalami perlambatan ekonomi ya resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu," ucap Romahurmuziy.
Belum lagi adanya ancaman PHK, sebagai seorang pengusaha, jelas Romahurmuziy, dirinya merasakan betul bagaimana tekanan ekonomi yang terjadi sekarang ini.
"Sebaiknya kita kesampingkan aneka perbedaan dan akhiri seluruh pertikaian mari kita berikan dukungan penuh kepada pemerintahan ini dengan mengatasi problem kolektif yang dihadapi seluruh bangsa dunia," tuturnya.
Selain itu, perang tarif yang terjadi sekarang ini bukanlah masalah yang mudah untuk dihadapi. Beberapa eksportir harus melakukan negosiasi ulang harga karena adanya kebijakan tarif Impor.
"Nah ini hal-hal yang menurut saya lebih urgent," jelas Romahurmuziy.
Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan wakil presiden yang sah secara konstitusional.
“Saya belum membaca itu, belum mempelajari dan belum membaca secara utuh. Baru mendengar juga sekilas-sekilas,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Pada Pilpres 2024 lalu, rakyat memilih pasangan calon, bukan perseorangan.
“Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang sah,” tegasnya.
Muzani juga menyinggung bahwa hasil pemilu tersebut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK menyatakan tidak ada pelanggaran yang membatalkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
“Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh MK dinyatakan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden, yang dihadiri seluruh anggota MPR dan kepala negara sahabat,” jelasnya.
Saat ditanya awak media usulan pemakzulan Gibran berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, Muzani enggan berspekulasi. Ia mengaku tidak tahu adanya usulan tersebut.
“Saya enggak tahu bagaimana. Enggak ngerti saya, karena saya belum pelajari,” ucap Muzani.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul (UEU), Jamiluddin Ritonga menyatakan, sejatinya usulan dari para purnawirawan itu dibaca sebagai ekspresi sebagian anak bangsa.
"Ekspresi seperti itu seharusnya dinilai normal di negara demokrasi. Sebab, setiap anak bangsa berhak menyampaikan aspirasi, termasuk terhadap wapres yang tidak dikehendakinya," kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Minggu (27/4/2025).
Oleh karena itu, ia menilai, selama aspirasi para purnawirawan masih dalam koridor demokrasi, maka selayaknya pandangan mereka itu dihargai.
Akan tetapi, apabila keinginan pemakzulan tersebut dilakukan dengan cara kudeta, maka upaya tersebut harus ditumpas.
"Sebab, cara-cara demikian tidak sejalan dengan prinsip demokrasi," ujarnya.
Ia juga menyebut, pemerintahan Prabowo tidak perlu merasa mendapat tekanan politik yang berlebihan dari para purnawirawan jenderal tersebut.
Pasalnya, tekanan semacam itu akan selalu muncul di negara demokrasi.
"Para purnawirawan jenderal itu sebagai kelompok penekan, memang dibolehkan melakukan tekanan terkadap pemerintah. Hal itu sah di negara demokrasi," ucap Jamiluddin.
Dengan begitu, selama Gibran tak melakukan pelanggaran saat bertugas, maka usulan pemakzulan itu tak akan berkembang liar, apalagi mengganggu stabilitas politik.
Namun, jika Gibran melakukan pelanggaran, maka bukan tidak mungkin usulan itu akan berkembang pesat hingga dapat mengganggu stabilitas nasional.
"Jadi, aspirasi para purnawirawan itu jangan dianggap berlebihan, apalagi dinilai mau merebut kekuasaan. Aspirasi mereka cukup ditampung di MPR, dan dilihat apakah permintaan pemakzulan wapres memenuhi syarat. Bila tidak, tentu MPR bisa menjelaskannya kepada para purnawirawan dan rakyat Indonesia," tuturnya.
(Deni/Ibriza/Igman/Taufik/Rizki)
