TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, membantah tudingan jika semua pelaporan soal ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) itu telah terorganisir.
Andi mengatakan bahwa pelaporan itu bisa saja merupakan inisiatif dari masing-masing pendukung Jokowi.
Namun, untuk selebihnya, Andi tak mau berkomentar lebih jauh dan mengaku tidak tahu menahu.
Untuk saat ini, Andi mengaku masih fokus terhadap laporannya kepada Polres Jakpus soal polemik ijazah palsu Jokowi itu.
“Kami tidak tahu ya, sama sekali tidak tahu bagaimana rencana inisiasi kawan-kawan itu," ujar Andi kepada Tribunnews, Selasa (29/4/2025).
"Bisa saja itu inisiatif masing-masing, tapi kami enggak ngerti-lah soal itu,” jelasnya.
Adapun, Andi merupakan sosok yang pertama kali melaporkan Roy Suryo cs ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut.
Sejauh ini, tercatat Roy Suryo dan beberapa tokoh lain sudah dilaporkan sebanyak lima kali dalam kurun waktu sepekan.
Terbaru, beberapa tokoh termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dilaporkan ke Polda Banten, terkait tudingan ijazah palsu Jokowi itu.
Andi sendiri diketahui baru saja menjalankan pemeriksaan perdana pada kasus tersebut, pada 23 April lalu, setelah melaporkan Roy Suryo cs.
Dalam pemeriksaan itu, Andi menyebut telah menyerahkan berbagai bukti berupa kutipan pernyataan dan rekaman video kepada penyidik. Dia juga membawa saksi untuk memperkuat laporan.
“Kami fokus aja di LP yang kami lakukan, dan kami datang sekali di Polres untuk membawa bukti, bahkan membawa saksi, dan menyampaikan dugaan-dugaan tindak pidana yang telah terjadi,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pada 23 April lalu, Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi resmi melaporkan empat orang atas dugaan penghasutan ke Polres Metro Jakarta Pusat.
Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.
Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut, bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan.
"Akibat penghasutan itu, terjadi kegaduhan, misalnya ada orang yang menggeruduk UGM, ke Solo, bahkan ke sekitar rumah Pak Jokowi," ungkap Rusdiansyah.
Berikut adalah empat sosok yang dilaporkan tersebut.
Setelah laporan ini, Relawan Jokowi atas nama pelapor Kapriyani melaporkan lagi ke Polda Metro Jaya pada 25 April 2025, yang teregister dengan nomor: LP/B/2712/IV/2025/SPKT POLDA METRO JAYA.
Pihak yang dilaporkan adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.
Kemudian, pada 26 April, Peradi Bersatu kembali memperkarakan kasus serupa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
Laporan tersebut terdaftar dengan nomor: LP/B/1387/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA.
Dua hari berselang, giliran Ketua Komite Rakyat Nasional (Kornas) Kota Depok, Karim Rahayaan, melaporkan beberapa tokoh, termasuk di dalamnya adalah Roy Suryo.
Laporan mereka diterima dengan nomor: LP/B/845/IV/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.
Laporan terbaru cukup berbeda dengan yang lainnya, di mana Komite Rakyat Nasional (Kornas) melaporkan sosok baru.
Seperti Amien Rais, Bambang Mulyono, Muhammad Taufiq, Sugi Nur Raharja (Gusnur), dan Umar Khalid Harahap.
Untuk laporan ini, total ada delapan orang yang dilaporkan, mereka diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum.
Berikut selengkapnya:
Sebelumnya, tudingan soal ijazah palsu Jokowi ini muncul lagi setelah Rismon mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.
Lantas, apa alasan Rismon masih menyebut ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM itu palsu?
Pertama, alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.
Font itu, menurutnya, belum ada pada era tahun 1980-an hingga 1990-an.
Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.
Kedua, berkaitan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.
Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.
Meskipun demikian, tim kuasa hukum Jokowi hingga sekarang tetap tidak ingin menunjukkan ijazah Jokowi tersebut.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyebar ijazah tersebut palsu.
Dia mengatakan tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika memang diminta secara hukum.
"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya."
"Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?" ucap Yakup, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Sebelumnya, pihak UGM sudah turut memastikan bahwa ijazah Jokowi asli dan sesuai dengan fakta di lapangan setelah Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.
Awalnya sejumlah orang yang tergabung dalam TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi, Selasa (15/4/2025).
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa.
"Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami," kata Wening, Selasa.
Dalam hal ini, Wening menegaskan UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.
"Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir," kata dia.
Wening menjelaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya.
Dia mengatakan UGM memiliki bukti-bukti terkait hal tersebut, mulai dari surat-surat hingga dokumennya.
"Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada."
"Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan," ungkapnya.
Selain itu, kata Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo.
"Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau," tuturnya.
Wening mengatakan bahwa teman-teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut dengan membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.
"Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau."
"Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen," ungkap dia.
Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.
"Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," tuturnya.
Wening pun menegaskan UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.
"Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya," katanya.
(Rifqah/Alfarizy Ajie/Reynas Abdilla)
