TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan Bank DKI untuk melantai di bursa atau go public paling lambat dalam waktu satu tahun ke depan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan bank milik daerah tersebut.

“Saya meminta paling lama satu tahun mereka harus bisa go public. Kenapa? Supaya publik yang memberikan pengawasan kepada mereka,” ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Pramono menegaskan, setelah menjadi perusahaan terbuka, Bank DKI akan diawasi langsung oleh publik dan pemegang saham. Karena itu, seluruh proses pengelolaan harus dijalankan secara profesional dan terbebas dari intervensi.

“Yang mengelola harus profesional dan sepenuhnya profesional. Nggak ada satu pun orang yang bisa mendikte saya untuk personel di Bank DKI kali ini,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa selama ini Bank DKI beroperasi dalam pasar captive karena berperan sebagai pengelola keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini, menurutnya, membuat tanggung jawab institusi tersebut terhadap dana publik menjadi sangat besar.

“Kalau tidak dikelola secara baik dan profesional, yang rugi sebenarnya Bank DKI sendiri,” ujarnya.

Pramono berharap jajaran direksi dan dewan komisaris Bank DKI mampu melakukan transformasi signifikan dalam kinerja perusahaan agar semakin sehat dan kompetitif di industri perbankan nasional.

“Mudah-mudahan dengan perbaikan ini, direksi maupun komisionernya bisa membuat Bank DKI lebih baik,” tambahnya.

Tak hanya soal IPO, Pramono juga mengungkap bahwa pemerintah daerah tengah mempertimbangkan rebranding atau penggantian nama Bank DKI. Hal ini menyusul perubahan status Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota negara seiring dengan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau ibu kota sudah berubah, Jakarta bukan DKI lagi. Salah satu alternatifnya adalah menjadi Bank Jakarta atau Bank Global,” pungkas Pramono.