Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memang sering menjadi sorotan publik. Kebijakan-kebijakan yang diambilnya seringkali menuai pro dan kontra publik.
Seperti baru-baru ini, Dedi Mulyadi mengusulkan wacana baru terkait kriteria penerima Bantuan Sosial (Bansos). Dedi usul agar syarat bansos provinsi Jawa Barat dintegrasikan dengan program Keluarga Berencana (KB).
Tak hanya bansos, ia juga ingin agar hal itu diaplikasikan untuk syarat penerima beasiswa. Melansir Kompas.com langkah ini diambil Dedy agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata, bukan hanya terpusat pada satu keluarga.
"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (28/4/2025).
"Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," lanjutnya.
Dedi secara spesifik menyoroti pentingnya KB pria, terutama melalui metode vasektomi (MOP) sebagai syarat utama penerimaan bansos. Hal itu disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat.
Dedi berjanji akan memberikan insentif Rp 500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan KB Vasektomi. Dedi yakin hal ini bisa mengurangi angka kemiskinan di Jabar.
“Yang vasektomi dikasih insentif Rp 500.000 oleh gubernur,” kata Dedi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).
Hal itu dilihat dari temuan dan laporan yang diterimanya bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari dua orang. Diakui Dedi, usulan vasektomi sebagai syarat penerima bansos ini muncul atas dasar laporan dan temuan di masyarakat yang mengeluhkan biaya lahiran hingga Rp 25 juta.
“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi.
Menurut Dedi, masyarakat yang mengeluhkan biaya itu berasal dari keluarga dengan jumlah anak lebih dari dua orang. Padahal, menurut Dedi, kesiapan menikah harus termasuk kemampuan orangtua membiayai kehamilan, kelahiran, hingga pendidikan.
“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orangtua dong,” kata dia.
Oleh karena itu, ia mendorong agar para suami bersedia melakukan vasektomi sebagai salah satu upaya menciptakan keluarga sejahtera. Ia merasa kasihan pada perempuan yang sering dibebani banyak hal, termasuk KB.
“Saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan,” lanjutnya.
Ide Dedi Mulyadi ini pun menuai pro kontra di masyarakat. Bahkan, kata Vasektomi sempat merajai trending Twitter beberapa waktu lalu.
Dilansir Tribunnews.com, Mengenai wacana vasektomi bagi penerima bansos yang disampaikan Dedi Mulyadi, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar fraksi PKS, Siti Muntamah, memberi dukungan. Siti menyebut, selama ini angka kelahiran di Jabar relatif tinggi.
Namun, menurut Siti ada beberapa catatan, mulai dari angka kematian ibu dan anak, kemiskinan, hingga anak terlantar. Selain itu, imbuh dia, selama ini yang selalu didorong melakukan KB adalah para ibu-ibu.
"Tidak masalah anaknya banyak, tapi perhatikan layanan kesehatan dan pendidikannya, jangan sampai anak 10, anaknya malah disuruh jualan di perempatan, kemudian bapaknya tidak kerja," ujar Siti Muntamah, Rabu.
Karena itu, Siti menilai wacana vasektomi untuk bapak-bapak penerima bansos, sebagai hal positif.
"Saya pikir ini sangat bagus untuk melakukan percepatan, kan selama ini yang dilakukan BKKBN penyisiran oleh relawan agar masyarakat ber-KB, tapi itukan lama karena diminta sukarela, tapi kalau sekarang ada barter positif, semoga ini bisa menurunkan kemiskinan di Jabar," tutur dia.
