TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan aturan baru untuk para siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Setelah memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Jawa Barat, Dedi Mulyadi resmi melarang pelajar membawa handphone dan sepeda motor ke sekolah.

"Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan HP," ungkapnya, Jumat (2/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Ia memperbolehkan siswa SMA membawa sepeda motor asalkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan," ucapnya.

Pada Kamis (1/5/2025), program pendidikan militer untuk pelajar yang digagas Dedi Mulyadi resmi dimulai.

Sebanyak 39 pelajar SMP di Purwakarta, Jawa Barat telah diberangkatkan ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.

Sehari kemudian, 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung juga menjalani pendidikan militer di Markas Rindam III/Siliwangi.

Para siswa yang dikirim ke barak TNI merupakan siswa yang bermasalah dan tindakannya mengarah kriminal.

"Di Purwakarta 39 orang di Kota Bandung 30 orang. Kita satu-satu dulu deh. Memang ada tuh di komentar di media sosial. Pak Gubernur, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap ya bisa saja," paparnya.

Dedi menjelaskan masa pendidikan militer setiap siswa berbeda tergantung perkembangannya.

"Siswa yang di Rindam SMP sama SMA. Nginap, masa pulang pergi," imbuhnya.

Selanjutnya, para siswa yang terjaring razia polisi juga akan diberangkatkan ke barak TNI.

"Nanti masuk menjadi salah satu, tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua," tandasnya.

Pemprov Jabar sudah mengeluarkan surat edaran terkait pendidikan militer yang diharapkan menjadikan siswa disiplin dan visioner.

Dedi Mulyadi menjelaskan, sumber dana program ini ditanggung dirinya serta Bupati setempat.

"Ya, sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Tetapi mungkin nanti diperubahan dimasukin dalam sistem," tuturnya, Jumat (2/5/2025).

Meski regulasi belum matang, Dedi berharap program ini dapat berjalan terlebih dahulu.

"Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita enggak bisa ngirim makan sih, Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, enggak ada masalah," tandasnya.

(Tribunews.com/Mohay) (TribunJabar.id/Daenza)