Alasan Pecalang Bali Tolak Kehadiran Ormas GRIB Jaya: Kami Punya Sistem Keamanan Adat
TRIBUNJATENG COM — Kehadiran organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali mendapat penolakan keras dari masyarakat dan aparat adat setempat.
Penolakan mencuat setelah beredar video pelantikan pengurus GRIB Jaya DPD Bali di media sosial yang menampilkan seseorang bernama Rahmat memperkenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIB Bali.
Penolakan langsung disuarakan oleh pecalang, aparat keamanan adat di Bali, yang menyatakan keberatan atas eksistensi ormas tersebut di wilayah mereka.
“Kami di Bali sudah memiliki sistem keamanan adat yang terbukti menjaga ketertiban dan kedamaian. Kami tidak butuh ormas dari luar,” tegas seorang perwakilan pecalang dalam video yang beredar luas di media sosial, Senin (5/5/2025).
Gubernur Bali, I Wayan Koster, turut menyuarakan penolakan terhadap GRIB Jaya.
Ia menegaskan bahwa ormas semacam itu tidak memiliki ruang di Bali, yang menjunjung tinggi adat, budaya, dan kearifan lokal.
“Kehadiran ormas dari luar seperti GRIB tidak relevan dan justru berpotensi mengganggu stabilitas dan tatanan adat yang sudah berjalan dengan baik. Bali sudah memiliki pecalang sebagai sistem keamanan berbasis kearifan lokal,” ujar Koster dikutip Tribun Bali di Kantor Gubernur, Senin (5/5).
Lebih lanjut, Koster merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang memperkuat peran pecalang dalam menjaga keamanan lingkungan.
Sementara itu, masyarakat Bali ramai-ramai menolak GRIB melalui media sosial. Tagar seperti #TolakOrmasGRIB dan #KamiPunyaPecalang sempat menjadi tren lokal di Bali.
Warga menyuarakan kekhawatiran bahwa keberadaan ormas luar berpotensi memicu konflik dan membawa agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal.
Di sisi lain, DPD Partai Gerindra Provinsi Bali memberikan klarifikasi terkait kemunculan bendera partai dalam acara pelantikan GRIB Jaya. Mereka menyatakan tidak mengetahui acara tersebut dan menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak berafiliasi dengan GRIB.
“Kami tidak pernah diberi tahu soal acara itu, dan perlu kami tegaskan, GRIB bukan bagian dari struktur Partai Gerindra,” ujar Ketua DPD
Partai Gerindra Bali dalam keterangan pers.
Situasi ini mencerminkan ketegasan masyarakat Bali dalam menjaga identitas dan stabilitas lokal dari intervensi organisasi luar yang dianggap tidak memiliki kontribusi nyata terhadap harmoni sosial budaya di Pulau Dewata.
(*)
