Grid.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru. Setelah memasukkan siswa nakal ke barak militer, kini Dedi Mulyadi ingin mengirimkan warga Jabar yang bermasalah ke barak TNI.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi bahkan juga berpikiran untuk mengirimkan pria 'gemulai' ke barak militer. Namun, hal itu baru dilakukan setelah adanya evaluasi pendidikan militer bagi pelajar dalam sebulan ke depan.

"SMP dan SMA sudah dimulai ya di Rindam saat ini (Jumat). Dan nanti di setiap kabupaten/kota, ada (pendidikan militer) jenjang (untuk) SMP dan SMA."

"Bahkan, saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat sebulan ke depan ya, maka nanti (pendidikan militer) yang dewasa," katanya, dikutip dari Tribunnews.com, pada Senin (5/5/2025).

Dedi juga menjelaskan kriteria warga bermasalah yang akan dikirim ke barak TNI. Menurutnya, warga yang suka mabuk hingga dijerat tindak pidana ringan (tipiring) bisa ikut dibina ke barak TNI.

Diakui Dedi, ia tak hanya menangani kenakalan remaja tapi juga kenakalan dewasa. Oleh karena itu, ia pun memikirkan soal program tersebut.

"Yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, mabuk-mabuk, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Walaupun ditindak pidana, malah tingkat kejahatannya naik signifikan," jelasnya.

"Jadi nanti bukan hanya kenakalan remaja saja yang saya tangani, tetapi kenakalan dewasa juga," sambung Dedi.

Selain itu, pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga juga bicara soal kriteria pria gemulai yang akan ikut dibina di barak militer. Menurutnya, hal itu adalah usulan dari netizen di media sosial.

Namun, mantan Bupati Purwakarta itu, mengungkapkan akan terlebih dahulu fokus pada penyempurnaan pendidikan militer bagi pelajar. Adapun, program pendidikan militer yang dicanangkan oleh Dedi ini sudah mulai digelar sejak Jumat (2/5/2025) lalu.

"Kita satu-satu dulu. Memang ada tuh komentar di media sosial 'Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap."

"Ya bisa saja, yang penting ini kan fokus dulu deh, yang bikin resah. Kriminalnya sudah pembunuhan," jelasnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (5/5/2025).

Dalam program ini, Dedi menggandeng TNI-Polri untuk memberikan pendidikan karakter bagi siswa sekolah yang dinilai nakal. Dalam pendidikan militer ini, total ada sekitar 30-40 barak khusus bagi siswa yang mengikutinya.

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua dan akan berlangsung selama enam bulan. Dedi mengaku memprioritaskan siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Walau sudah berjalan, program Dedi Mulyadi tersebut masih menuai pro kontra. Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengaku kurang setuju dengan ide Dedi.

Menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan kerwarganegaraan dalam konteks pendidikan militer. Ia berharap program itu bisa ditinjau ulang.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," kata Atnike dilansir dari TribunMedan.com pada Senin (05/05/2025).

"Kalau dalam arti, misalnya pendidikan karier, ya, itu biasa anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi, kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat," ujarnya.

"Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," ucap dia.

Ia juga tak setuju jika pendidikan militer dilakukan sebagai bentuk hukuman. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan.

"Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," pungkasnya.