Sejumlah negara termasuk Brasil, Spanyol, dan Hong Kong, telah menolak proyek identitas digital berbasis pemindaian iris mata milik CEO OpenAI Sam Altman, World. Alasannya terkait kekhawatiran atas penyalahgunaan data biometrik dan pelanggaran hak privasi warga.
Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital memutuskan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Worldcoin dan WorldID, Minggu (4/5).
Keputusan itu menyusul pengakuan seorang warga Bekasi yang mengaku menerima bayaran Rp 800 ribu setelah iris matanya dipindai oleh perangkat yang disebut Orb.
Brasil
Awal 2025, otoritas Brasil memblokir operasional World dengan alasan perlindungan data warganya. Badan Perlindungan Data Nasional (ANPD) menilai praktik pemindaian iris ini dapat menghambat kebebasan berekspresi.
Mengutip Tech Times, meski perusahaan berniat untuk menciptakan platform verifikasi global, Brasil tetap menangguhkan operasinya dan melarang perusahaan mengumpulkan data biometrik pribadi.
Perbesar
Seorang wanita menjalani pemindaian iris mata dengan sebuah bola mata, perangkat pemindai data biometrik, untuk ditukar dengan mata uang kripto Worldcoin di Buenos Aires (22/3/2024). Foto: Juan Mabromata/AFP
Spanyol
Spanyol mengambil langkah tegas. Maret 2024, Badan Perlindungan Data Spanyol (AEPD) memerintahkan Worldcoin menghentikan seluruh aktivitas pengumpulan data dan menghapus data yang sudah dikumpulkan.
Regulator menilai pemrosesan data biometrik berisiko tinggi terhadap hak masyarakat, terutama karena tidak adanya informasi memadai serta potensi pelibatan anak di bawah umur.
Hong Kong
Mei 2024, Komisioner Privasi Data Pribadi Hong Kong (PCPD) mengeluarkan surat penegakan hukum kepada perusahaan Worldcoin.
PCPD menyebut metode pemindaian wajah dan iris oleh Worldcoin sebagai pengumpulan data yang “tidak perlu dan berlebihan”, lalu memerintahkan penghentian total operasionalnya.
Jerman
Otoritas data Jerman menyelesaikan penyelidikan panjang terhadap World dan menyatakan prosedur identifikasi iris mereka melanggar regulasi perlindungan data Uni Eropa (GDPR) pada Desember 2024.
World diminta menghapus seluruh data biometrik yang pernah dikumpulkan.
Regulator negara tersebut menyebut teknologi World menimbulkan risiko besar terhadap hak asasi digital warga.
Perbesar
Co-Founder & CEO OpenAI, Sam Altman di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (14/6/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Negara Berkembang Jadi Target
Sejak peluncurannya pada 2023, Worldcoin aktif menyasar negara-negara berkembang.
Mengutip New York Times, menurut data perusahaan, lebih dari 12 juta orang di dunia telah menerima pemindaian Orb.
Total pengguna aplikasi World telah mencapai 26 juta, tersebar di lebih dari 160 negara.
Apa yang Harus Dilakukan Komdigi Ketika Worldcoin Sudah Rekam Iris WNI?
Perbesar
Pemandangan bola mata, perangkat pemindai data biometrik yang digunakan untuk memindai iris mata orang-orang dengan imbalan mata uang kripto Worldcoin, diambil di Buenos Aires (22/3/2024). Foto: Juan Mabromata/AFP
Ahli keamanan siber, Alfons Tanujaya, memberikan analisinya soal WorldID ini. Apa kata dia?
"Harusnya kalau dikelola dengan baik world.id akan sangat berguna," kata Alfons Tanujaya saat dihubungi, Senin (5/5).
"Kalau pengelolaan datanya transparan dan di audit oleh lembaga independen dan memenuhi standar kaidah keamanan yah harus diberi kesempatan," sambungnya.
Hal tersebut bukan tanpa sebab. Alfons menyebut, WorldID bisa sangat membantu memecahkan banyak masalah di Indonesia. Terlebih dengan bantuan untuk mengidentifikasi.
"Seperti war tiket, selama ini kalau ada war tiket PSSI yang menang adalah yang memiliki koneksi kencang dan menggunakan banyak bot yang akan mendapatkan banyak tiket," kata dia.
"Dengan sistem world.id ini bot-bot tidak akan bisa menjalankan aksinya karena akan terdeteksi dan dihentikan sebelum beraksi," sambungnya.
Perbesar
Penampakan ruko tempat Worldcoin yang sempat beroperasi, kini tertutup rapat tak ada aktivitas, Bekasi Timur, Senin (5/5/2025). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Demikian pula dengan sistem WorldID, Alfons menyatakan, dapat membantu menghadapi masalah-masalah akun bot buzzer yang banyak disalahgunakan untuk kepentingan negatif.
"Akun-akun bot akan bisa dicegah melakukan posting atau memberikan kesan seakan-akan semua bot itu mewakili banyak individu pemilik akun padahal itu adalah bot yang dikendalikan oleh beberapa orang saja," ucapnya.
"Bahkan jika di implementasikan dengan baik, sistem world.id ini bisa membantu mencegah penyalahgunaan identitas di mana 1 individu akan terdeteksi jika membuat KTP, SIM atau paspor lebih dari 1 kali karena meskipun orangnya bisa ganti nama dan identitasnya tetapi biometriknya akan tetap sama dan terdeteksi oleh sistem," lanjutnya.
Kelola Data dengan Baik
Menurut Alfons, WorldID memang masih punya potensi kebocoran data. Namun jika dikelola dengan baik akan bisa ditanggulangi.
"Soal data bocor, kalau dikelola dengan baik dan di enkripsi dengan baik. Lalu di audit oleh institusi terpercaya, yah harusnya cukup terjamin yah," ucapnya.
Dia menyebut, data pribadi yang dikelola oleh negara lain, sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sebenarnya, kata dia, sudah banyak data pribadi orang Indonesia yang dikelola oleh asing. "Dan Komdigi tenang-tenang saja," ujarnya.
"Data pengguna google maps dan Waze itu sangat berharga dan berbahaya kalau bocor dan disalahgunakan. Tapi kita tenang-tenang saja karena apa? Karena manfaatnya besar dan dikelola oleh perusahaan yang cukup bertanggung jawab. Apakah ada risiko bocor ? Yah ada. Apakah ada risiko dieksploitasi? Ya ada," ucapnya.
"Demikian pula dengan data kita di cloud, Microsoft apps, WhatsApp, meta itu semua data berharga. Jadi agak memprihatinkan kalau pemerintah kurang menyadari hal ini," sambungnya.
Alfons menilai, WorldID harus diberikan kesempatan. Di sisi lain, Komdigi juga harus bisa memanfaatkannya.
Perbesar
