Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Nyoman Parta, meminta agar naskah akademik penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang tengah disusun pemerintah diuji publik terlebih dahulu sebelum dirilis secara resmi.

"Sejarah itu apa pun yang dijadikan materinya baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik harus dituliskan secara baik agar bisa bukan saja mudah dicerna dan dimengerti, tetapi juga bisa jadi tuntunan bagi generasi," kata Nyoman saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (8/5/2025) malam.

Bagi Nyoman, penulisan sejarah, terutama yang menyangkut peristiwa politik dan tokohtokoh penting bangsa, harus dilakukan secara jujur dan objektif.

"Terutama yang berkaitan dengan sejarah politik dan peranperan tokoh penting harus dituliskan secara jujur dan obyektif dengan argumentasi yang kuat," ujarnya.

Dia menegaskan keterlibatan publik dalam menelaah naskah akademik menjadi kunci agar sejarah yang ditulis ulang benarbenar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial. 

"Jadi, dalam konteks Kementerian Kebudayaan ingin menulis ulang sejarah Indonesia, perlu diuji publik dahulu naskah akademiknya," ucap Nyoman.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. 

Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.