SURYA.co.id | JOMBANG - Tribun Jatim Network berkesempatan untuk melakukan wawancara ekslusif dengan Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, di Gedung DPRD Jombang pada Rabu (7/5/2025).

Banyak isu yang yang dibahas pada pertemuan kali ini, mulai dari Infrastruktur, efisiensi anggaran, progam makan bergizi gratis, hingga upaya DPRD menjalin komunikasi harmonis dengan eksekutif.

Dalam wawancara ekslusif kali ini, Pimpinan Redaksi Tribun Jawa Timur (Jatim) Network, Tri Mulyono hadir langsung untuk mewawancarai pria yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang ini. 

Berikut petikan wawancara eksklusif tersebut:

SURYA: Ada sekitar 20 rekomendasi untuk mengatasi persoalan pembangunan di Jombang yang disampaikan DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2024, yang digelar beberapa waktu lalu. Apa saja yang paling krusial yang harus segera diselesaikan?

Hadi Atmaji: Dari 20 rekomendasi yang disampaikan DPRD Jombang kepala Bupati Jombang Warsubi yang paling prioritas adalah Pendapatan Asli Daerah.

Yang paling prioritas pastinya Pendapatan Asli Daerah.

PAD Jomban nilainya Rp 800 miliar di tahun 2024. Rencananya naik sampai Rp 1 triliun. Namun memang ada yang harus dibenari perihal PAD itu.

Jombang ini memiliki 4 BUMD, ada Panglungan, Bank Jombang, BUMD Seger dan PDAM perusahaan air minum daerah.

Dari 4 BUMD kita konsentrasi itu di dua, yaitu di Panglungan dan Segera itu. Untuk Panglungan bergerak di bidang perkebunan dan pariwisata.

Jika potensi tersebut sangat besar untuk Panglungan menjadi objek pariwisata. Karena baginya, melihat perkebunan di Wonosalam bisa menjadi objek wisata, hanya tinggal melihat pengelolaannya.

Kami akan melakukan identifikasi terhadap retribusi daerah yang harus ditata lebih bagus, syukur kalau sampai digitalisasi. Karena memang, retribusi dan parkir itu bisa dicegah seminimal mungkin kebocoran itu dengan satu cara yaitu digitalisasi.

Artinya, seluruh pelaku yang ada di pelayanan, tidak langsung bersentuhan dengan Fresh Money atau uang cash. Kalau tidak ada uang cash yang beredar tentu kebocoran-kebocoran yang ada disitu bisa dihindari.

SURYA: Sejatinya market Jombang sudah memiliki bahan, seperti Wonosalam maupun Pesantren. Namun, mengapa dengan bahan yang sudah cukup baik belum bisa maksimal di manfaatkan seperti daerah lain

Hadi Atmaji: Jika infrastruktur pendukung pastinya tidak sama dengan daerah lain, seperti contoh Kota Batu, di sana infrastruktur sudah cukup memadai, begitu juga dengan akses wisatawan sudah cukup mudah.

Jika dibandingkan dengan Wonosalam, akses menuju lokasi juga masih terbatas.

Kita selama ini jika ke Wonosalam, yang bisa dijaring itu mungkin wisatawan yang memiliki keuangan di bawah Rp 1 juta. Artinya, kalaupun bermalam juga bermalam yang lebih menyatu dengan alam tidak dengan hotel berbintang.

Butuh juga infrastruktur yang bisa menyanggah dengan pariwisata di antaranya hotel, pengembangan pariwisata yang lain, serta hiburan.

SURYA: Jombang sebagai kota santri masih terkendala infrastruktur (masih sedikit hotel bintang dan tak ada gedung convention) ketika akan menggelar event-event bertaraf internasional. Apa yang perlu dilakukan untuk mengakselerasinya?

Hadi Atmaji: Jika bicara tentang hotel, terbukti sudah banyak hotel di Kabupaten Jombang. Seperti Hotel Yusro, dengan kapasitas 1.000 kamar, namun tingkat hunian juga rendah.

Ketika dari DPRD lain melakukan lokus kunjungan ke Jombang, banyak yang tidak bermalam di Jombang. Permasalahannya adalah Infrastruktur pendukungnya itu tidak mencukupi.

Wisatawan yang ke Jombang, dari luar kota, lebih banyak ke Pondok-pondok Pesantren. Sampai saat ini memang heus ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sebagai sebuah potensi.

Dari Pemkab Jombang tidak ada pembatasan-pembatasan terkait pengembangan. Saat ini, dalam mengawal pemerintahan Warsubi, harus dikawal dengan rencana pembangunan daerah.

Kami konsentrasi dalam rangka mengawal pemerintahan Warsubi 5 tahun kedepan, saat ini sudah terbentuk Pansus RPJMD. bagaimana supaya rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bisa betul-betul mencerminkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Sebuah pembangunan harus berdasarkan pada masalah dan potensi yang ada di Kabupaten Jombang. Karena itu, kami ingin memastikan, rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang harus betul-betul diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat Jombang.

SURYA: Pemerintah Pusat sedang mengencangkan ikat pinggang dengan recofusing anggaran. Bagaimana dampak Inpres efisiensi anggaran bagi roda pemerintahan di Jombang?

Hadi Atmaji: Justru bagus untuk pembangunan di Kabupaten Jombang. Jangan diartikan recofusing itu dana daerah ditarik ke pusat. Tetapi lebih bagaimana, recofusing diartikan sebagai pemetaan terhadap anggaran-anggaran pemerintah daerah yang tidak berfokus, sehingga itu difokuskan kepada program yang memang lebih urgent di daerah tersebut.

Seperti anggaran perjalan dinas yang dipotong sampai 50 persen. Potongan dari perjalanan dinas itu tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten tetapi difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang menjadi urgensi di daerah tersebut. Seperti di Jombang, fokusnya lebih ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana hasil recofusing itu dialihkan ke sektor tersebut.

Bupati dalam hal ini menerima limpahan dana dari recofusing itu untuk segera merealisasikan visi misi politiknya.

Di DPRD Jombang, perjalan dinas tetap dilakukan, namun tetap menyikapi dengan pendanaan yang ada, di antaranya, volume perjalanan dinas yang dikurangi.

SURYA: Adakah program-program sosial hasil inisiasi DPRD Jombang untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri?

Hadi Atmaji: Untuk santri, bisa langsung bicara soal TPQ. Kalau ke pesantren, pastinya pihaknya sudah memiliki program, namun fokus DPRD untuk tahun ini dan tahun depan adalah untuk memfasilitasi TPQ di Jombang.

Di Jombang terdapat 2.507 TPQ, itu butuh perhatian. Ada 7.500 guru TPQ di Kabupaten Jombang yang semua dasar berkerjanya itu ikhlas.

Mereka mendirikan TPQ, ada anak yang belajar Al-Quran di sana, tidak ada honor disitu, yang ada hanya tunjangan. Kalau honorer itu, mereka bekerja di sebuah lembaga dengan sistem honor.

Kalau para guru TPQ ini tidak ada honor, yang ada hanya tunjangan, dan itu sangat kecil dari Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan kami bisa mengalokasikan untuk tunjangan bisa lebih lagi.

Jombang ingin dijadikan kota pendidikan yang bisa memadukan antara agama dengan ilmu serta teknologi, pesannya seperti itu.

Modalnya sudah ada. Santri-santri mulai dari pelosok negeri, bagaimana Jombang menyambut itu dengan lembaga pendidikan yang bisa mengayai semua pihak salah satunya kedepan kita harus punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.

SURYA: Terkait program pemerintah pusat yang saat ini sudah berjalan di daerah seperti Makan Bergizi Gratis. Bagaimana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Jombang?

Hadi Atmaji: Kewenangannya berada di Badan Gizi Nasional, bukan di Pemerintah Daerah. Terdapat tiga sistem yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.

Pertama, bekerja sama dengan TNI dan badan usaha, mereka menyediakan lahan. Yang membangun lahan dan peralatan adalah Badan Gizi Nasional. 

Kedua, bekerja dengan Pemerintah Daerah, di mana daerah menyediakan tanah dan yang membangun mengelola secara keseluruhan adalah Badan Gizi Nasional. Ada yang bekerja dengan yayasan maupun pondok pesantren.

Yayasan dan pondok pesantren ini sama, yayasan menyediakan lahan dan pembiayaan operasional.

Masing-masing titik layanan itu paling tidak melayani 3.000 penerima manfaat, baik itu siswa, ibu hamil, maupun anak balita, itu yang harus dikelola oleh satu dapur pelayanan.

Ketiga, dapur pelayanan, semua yang mengerjakan adalah dari Badan Gizi Nasional.

Tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola itu. Kalaupun nanti pemerintah daerah menyediakan lahan, pengelolaan tetap dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Untuk di Jombang, sudah ada dua titik yang berjalan, di Denanyar dan Mojoagung, 8 titik sedang persiapan dan sudah dilakukan pembangunan di lahan yang sudah disediakan. Itu nanti yang akan mengelola adalah dari Badan Gizi Nasional.

SURYA: Bagaimana DPRD Jombang menjalin komunikasi dengan eksekutif di usia yang masih seumur jagung ini. Lantas bagaimana upaya DPRD untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan Bupati Jombang

Hadi Atmaji: Kata kuncinya hanya 2, yakni komunikasi dan koordinasi. Selama ini pihaknya dengan Bupati Jombang memanfaatkan momentum tertentu untuk melakukan komunikasi.

Bersama eksekutif juta menggagas kegiatan gowes bersama satu bulan sekali. Pergi kemanapun bersama-sama, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang krusial di Kabupaten Jombang.

Sehingga kegiatan informal itu bisa menjadi cara paling efektif untuk menyampaikan informasi. Bahkan lewat jalur informal ini tidak akan mengurangi daya kritis dari DPRD Jombang.