TRIBUNMATARAMAN.COM, JAKARTA - Mata Lokal Fest 2025 yang digelar oleh Tribun Network di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (8/5/2025) menjadi ruang temu dan wadah kolaborasi bagi berbagai pihak untuk mendorong lokalisasi pembangunan berkelanjutan.
Salah satu agenda Mata Lokal Fest 2025 yakni Sesi Summit, mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, generasi muda dan stakeholder lainnya untuk berdialog dan membahas berbagai isu keberlanjutan lokal dengan dampak global.
Sesi Summit terakhir menghadirkan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sebagai pembicara, dengan topik ‘Nation’s Lifeblood:Mobilizing Culture for a Sustainable Indonesia’. Summit kali ini membahas bagaimana mobilisasi budaya dapat menjadi pendorong yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan, revitalisasi perkotaan, dan pemberdayaan ekonomi dari sisi regulator.
Fadli Zon menekankan bahwa tema Summit ini sangat penting dengan menekankan bahwa pengembangan nilai budaya merupakan sebuah perintah yang diatur dalam konstitusi.
“Tema ini sangat penting. Saya ingin berangkat dari sebuah perintah konstitusi kita, yaitu UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1, yang menyatakan bahwa ‘Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’,” ucap Fadli Zon mengawali summit terakhir di Mata Lokal Fest 2025 dengan topik ‘Nation’s Lifeblood:Mobilizing Culture for a Sustainable Indonesia’.
Fadli Zon juga mengingatkan bahwa semua pihak harus berkontribusi bagi peradaban dunia dengan memajukan kebudayaan kita semua.
“Kita semua tahu, kebudayaan itu bukan sekadar tari-tarian, bukan hanya kesenian, ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Seperti manuskrip, bahasa, olahraga, permainan tradisional dan sebagainya,” lanjutnya.
Masih dalam pemaparannya, Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan satu dari sedikit hal yang bersifat sustainable. Menurutnya, sebagai manusia, harus bisa memberikan kontribusi pada perkembangan kebudayaan.
“Kita juga melihat bahwa budaya ini adalah yang akan sustainable. Kalau oil and gas, batubara, semua akan habis. Tapi budaya tidak (akan habis), sepanjang manusianya ada dan merawat, dalam artinya melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan dan membina kebudayaan itu. Itulah yang akan berlanjut. Tapi kita belum meletakan budaya ini sebagai aset nasional kita, belum menjadikan budaya ini sebagai nasional pleasure,” ujar Fadli Zon.
Menyadari pentingnya mengembangkan kebudayaan, Fadli Zon memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia. Ia menyebut salah satu yang diurus oleh Kementerian Kebudayaan adalah film, sebagai cermin budaya bangsa.
“Yang diurus Kementerian Kebudayaan itu cukup banyak, salah satunya adalah film. Karena film merupakan cermin budaya bangsa. Di dalam film itu ada berbagai macam seni, mulai dari acting, sejarah dan sebagainya. Makanya film itu digunakan banyak negara sebagai kekuatan untuk pengembangan kebudayaannya,” jelas Fadli Zon.
Pada akhir pemaparannya, Fadli Zon juga berharap bahwa kemajuan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah sendiri, tapi dirinya meminta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan pihak media.
“Kemajuan budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, kementerian dan institusi, tapi juga semua pihak, termasuk swasta dan media. Media-lah yang menjadi corong yang sangat penting dalam kemajuan kebudayaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Network yang memiliki komitmen memajukan budaya kita melalui berbagai platform, termasuk penyelenggaraan acara MLF seperti malam ini,” tutup Fadli Zon.
Selain sesi Summit, Mata Lokal Fest yang tahun ini mengusung tema “Cutting Edge for Local Sustainability” juga menjadi ajang apresiasi bagi para entitas yang memberikan dampak nyata bagi lokalisasi SGDs lewat Mata Lokal Award 2025.
Mata Lokal Fest 2025 turut mengundang sosok penting lainnya sebagai pembicara di sesi Summit, yaitu Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas beragam topik terkait keberlanjutan.
Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network, Dahlan Dahi mengungkapkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki keprihatinan mengenai masalah yang klasik, diantaranya soal kemiskinan, akses kepada pendidikan, soal kesehatan.
Sehingga, pada tahun 2015, PBB bersama organisasi lainnya merumuskan satu gerakan yang disebut Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan.
Dahlan pun menyebut, Tribun Network sebagai jaringan media terbesar di Indonesia, ingin mengambil peran dalam upaya menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut. Memiliki jaringan kantor media di 41 kota serta wartawan yang tersebar lebih dari 300 kota, Dahlan menyakini Tribun Network akan bisa mengambil peran tersebut.
“Kita berharap bahwa dengan jaringan ini kita bisa membuka akses informasi mengenai kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Indonesia dan semoga kita bisa terlibat terang-benderang,” kata Dahlan Dahi.
Dalam pembukaan acara Mata Lokal Fest 2025 ini, turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad; Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian; Direktur UNIC Jakarta, Miklos Gaspar; perwakilan sponsor serta mahasiswa.
Dahlan menambahkan, konektifitas antara seluruh pemangku kepentingan kini terus terjalin dengan baik, dalam menjawab tantangan global sehingga sangat memungkinkan jika sejumlah permasalahan bisa teratasi satu persatu.
Dahlan pun menceritakan salah satu permasalahan yang justru mendapat jalan keluar dan menjadi inovasi baru, yakni sampah pada makanan pada program pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi anak-anak.
Dimana, sisa-sisa makanan yang beraneka ragam itu justru bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos oleh para petani. Apalagi, kata Dahlan, PT Sampoerna kini membina lebih dari 21 ribu petani di berbagai daerah.
“Bagaimana kalau PBB bisa menemukan resources atau best practice dari negara lain yang bisa mengelola sampah organik ini dengan lebih baik. Jadi connecting stakeholders saya rasa itu adalah salah satu usaha kecil kita, usaha kecil kita di Tribun dalam rangka bersama-sama membantu tugas yang mulia,” ujar Dahlan.
Dahlan juga menyinggung tantangan lain yang bakal dihadapi manusia di dunia saat ini yakni, menghadapi unprecedented perubahan yang akan dideliver oleh artificial intelligence atau AI. Dimana, dampaknya akan lebih banyak lagi orang yang kehilangan pekerjaan.
“Jadi semoga usaha kita bareng-bareng ini betapapun kecilnya bisa bersama-sama membangun sinergi untuk mengatasi masalah-masalah publik yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ini tugas yang mulia sekali,” ujar Dahlan Dahi.
Menperin Optimistis
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sedang merancang aturan mengenai pembiayaan untuk transformasi industri ramah lingkungan. Untuk perubahan industri konvensional ke industri hijau, sebuah lembaga yang nantinya akan didirikan bernama Green Industry Service Company atau GISCO akan dibuat.
"Kami sebagai fasilitator dan pendanaan dari financial institution. Mereka akan mengelontorkan dana untuk transformasi pada industri," ujar Agus.
Dengan rencana tersebut, Menperin optimis Permenperin yang sedang disiapkan akan segera dirilis dan dapat membantu transformasi industri di Indonesia. Selain itu, dengan beralihnya industri konvensional ke industri hijau dipastikan bisa membuka pasar-pasar ekspor baru ke negara yang secara ketat menerapkan aturan ketat terhadap lingkungan.
"Industri ini jadinya akan memiliki market yang terbuka, khususnya bagi market-market dari negara-negara ekspor yang memang memiliki rezim pengaturan importasi yang sangat ketat yang dikaitkan dengan lingkungan," terang Menperin.
Kementerian Perindustrian sendiri telah menyiapkan sembilan sektor industri yang menjadi target dekarbonisasi. Sembilan industri tersebut adalah semen, amonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik, makanan dan minuman, serta otomotif.
Pada sesi Summit yang mengusung tajuk “Feeding the Future: Biodiversity, Consumption Patterns, and Food Production Contributing to Climate”, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Dr. Ir Sam Herodian hadir sebagai keynote speaker. Sesi ini membahas bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global dengan strategi nasional yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.
Dalam sesi pembuka ini, Sam menyoroti urgensi transisi sistem pangan Indonesia untuk menjawab tantangan, yaitu memastikan ketahanan pangan bagi populasi yang terus bertambah.
“Krisis pangan bukan isu masa depan, ini adalah tantangan nyata yang sedang kita hadapi sekarang,” ujar Sam.
Sebanyak 58 negara dilaporkan mengalami kelaparan serius. Lebih dari 725 juta orang kekurangan gizi, dengan 55 persen berada di Asia dan 38 persen di Afrika. Bahkan, 7,18 persen penduduk Indonesia masih menghadapi kelaparan.
Menurut data FAO, krisis pangan telah memicu gejolak di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pada awal 2024 menghadapi kelangkaan dan antrean beras. Bahkan, di Filipina dan Jepang mengalami kondisi serupa pada 2025 dengan pola yang sama yaitu menghadapi tantangan transisi kepemimpinan.
Ia memaparkan bahwa Kementerian Pertanian RI telah menginisiasi berbagai program unggulan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologi, dan memperkuat daya tahan pangan nasional di krisis global. Sam menegaskan pentingnya strategi swasembada pangan yang berbasis modernisasi.
“Indonesia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi kita tidak bisa lengah. Ketahanan pangan tak bisa hanya andalkan situasi sekarang—harus ada langkah maju,” ujarnya.
Beberapa strategi utama Kementerian Pertanian mencakup penguatan benih unggul, pemulihan alokasi pupuk bersubsidi ke angka 9,55 juta ton, serta transformasi pertanian tradisional menjadi modern. Benih unggul yang dikembangkan—mencapai 150.000 ton—ditujukan untuk lima juta hektar lahan, termasuk varietas tahan salin, padi rawa, dan tadah hujan.
Modernisasi memang menaikkan biaya produksi hingga dua kali lipat, namun menurut Sam, adopsi teknologi adalah keharusan agar tak tertinggal. Optimalisasi lahan rawa di Kalimantan dan Papua menjadi salah satu contoh dari solusi strategis, baik saat musim hujan maupun kemarau.
Program regenerasi petani juga ditekankan melalui Brigade Tanam dan Brigade Pangan, yang telah melibatkan petani milenial dan Gen Z di berbagai wilayah, dimulai dari Papua.
Selain itu, Kementerian pertanian memperkuat peran penyuluh dan program pekarangan pangan bergizi untuk ketahanan pangan rumah tangga dengan lahan produktif masyarakat yang juga mulai dioptimalkan. Dari sisi produksi, Indonesia mencatatkan angka 34,6 juta ton beras di tahun 2025 ini, melebihi kebutuhan nasional sebesar 31 juta ton. Pertumbuhan produksi diprediksi meningkat 18,6 persen hingga pertengahan 2025.
Capaian ini menjadi hal positif terkini setelah pengakuan internasional turut diraih di saat Presiden Joko Widodo menerima Agricola Medal dari FAO atas kontribusi Indonesia terhadap ketahanan pangan global.
Dari dalam negeri, sektor pertanian menyumbang 10,52 persen terhadap PDB nasional pada kuartal I 2025 tertinggi di antara sektor lainnya. “Kita sudah berada di jalur yang benar, tapi keberlanjutan harus dijaga. Fokus berikutnya adalah hilirisasi agar pertanian benar-benar jadi penopang ekonomi nasional,” tutup Sam.
Perkuat UMKM
Menteri UMKM Maman Abdurrahman hadir sebagai salah satu pembicara dengan mengusung topik “Local Impact, Global Change: Strengthening Grassroots SMEs for a Sustainable Economy” (Dampak Lokal, Perubahan Global: Memperkuat UMKM Akar Rumput untuk Ekonomi yang Berkelanjutan)
Pada kesempatan ini, Menteri Maman memaparkan kerangka dan kebijakan Kementerian UMKM RI dalam memperkuat ketahanan ekonomi akar rumput (grassroots), meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui program utama tentang penyediaan akses pendanaan, pelatihan, digitalisasi, dan perluasan pasar.
Ia menyebut, Kementerian UMKM saat ini diberikan amanah untuk mengurus sekitar 57-67 juta unit UMKM. Lewat program pengembangan kapasitas, transformasi digital, dan model bisnis inklusif, Kementerian UMKM bertugas untuk memastikan agar UMKM terus naik kelas serta meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas agar terus tumbuh dan berkontribusi bagi ekonomi yang berkelanjutan.
Namun saat ini masih terdapat berbagai isu strategis yang menjadi tantangan UMKM untuk naik kelas, termasuk soal pembiayaan. Adapun jumlah Usaha Mikro di Indonesia per tahun 2024 berjumlah 99,71 persen, Usaha Kecil 0,24 persen, dan Usaha Menengah 0,05 persen.
“Ini realitas, ada sebuah tantangan besar yang kita ingin terobos agar angka 99 persen bisa berkurang dan angka kecil dan menengahnya naik,” ujarnya.
Melalui Program SAPA UMKM, Kementerian UMKM tengah berupaya untuk mengintegrasikan seluruh informasi prospek dan potensi usaha ke dalam sebuah sistem.“SAPA UMKM menjadi salah satu tools yang memverifikasi kategori usaha mikro, kecil, dan menengah serta siapa yang bisa dapat subsidi,” jelas Maman.
Hal lain yang disoroti oleh Maman adalah sertifikasi dan standarisasi berkelanjutan. Ia mengungkapkan, Kementerian UMKM bertugas mengorkestrasikan agar hambatan-hambatan ini dapat segera terselesaikan.
Potensi yang ada pada UMKM lokal dalam berkontribusi bagi ekonomi berkelanjutan sangatlah besar, namun dengan masih banyaknya tantangan yang ada, Menteri Maman menegaskan bahwa dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.
“Tantangan ke depan kita tidaklah sesederhana. Problem yang ada memengaruhi bagaimana kita mengatasi dan memitigasi UMKM. Pertemuan kita di sini bisa membuat komunikasi antara kami pemerintah dan stakeholders yang ada,” ujarnya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan kehadiran semua stakeholder menjadi pendukung kesuksesan kerja pemerintah untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi,” pungkas Maman. (Tribun Network)
(TribunJatimTimur.com)
