SURYA.co.id - Larangan Study Tour yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tampaknya mulai diikuti daerah di Jawa Timur.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember baru-baru ini.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atai akrab disapa Gus Fawait, secara tegas melarang study tour ke luar kota.

Melalui Surat Edaran (SE) Bupati, seluruh kepala sekolah di Jember, diharapkan menaati larangan tersebut.

"Meskipun berdasarkan persetujuan orang tua. Sekolah yang masih menggelar study tour, agar dilaksanakan di dalam Kabupaten Jember saja," kata Bupati Gus Fawait, Kamis (8/5/2025).

Kembali ia menegaskan, sekolah dilarang menggelar studi tour di luar Kabupaten Jember, apa pun alasannya 

"Kami tidak menganjurkan kegiatan itu digelar di luar Jember. Maka semua pihak sekolah, kalau mau gelar study tour cukup di Kabupaten Jember," ucap Gus Fawait.

Pembatasan lokasi study tour ini, lanjut Gus Fawait, supaya sekolah tidak membebani orang tua siswa dengan biaya besar untuk kegiatan tersebut.

"Tidak boleh memberatkan wali murid/wali santri. Kalau pun harus ada study tour, cukup di lakukan di Kabupaten Jember," tutur Gus Fawait. 

Selain itu, Gus Fawait menjelaskan, pembatasan tersebut merupakan bagian dari strategi memajukan pariwisata Jember, agar dikunjungi anak sekolah yang melakukan study tour.

"Insya Allah Kabupaten Jember memiliki tempat yang sesuai dengan tujuan study tour, yang dilaksanakan oleh pihak sekolah," tandasnya.

Dedi Mulyadi Larang Study Tour

Sebelumnya, Dedi Mulyadi kekeh menegaskan larangan study tour bagi siswa sekolah. 

Dedi tak gentar menerapkan aturan larangan study tour, meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memperbolehkannya. 

Dedi Mulyadi pun meminta kepala sekolah menghadapnya jika menggelar acara study tour. 

"Saya tetap pada keputusan saya. Kalau kepala sekolah tetap ingin mengadakan study tour, silahkan berhadapan dengan saya," ucap Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com, Senin (24/3/2025). 

Dedi Muyadi menilai kegiatan study tour bisa membebani orangtua siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu. 

Menurut Dedi Mulyadi, tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. 

Dedi pun bersaksi bahwa banyak orangtua berkorban menjual atau berhutang demi perjalanan study tour anak mereka. 

Study Tour, lanjut Dedi Mulyadi, bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengedepankan esesnsi pembelajaran bukan sekedar rekreasi. 

"Saya bukan melarang study tour, tapi faktanya yang berjalan selama ini adalah piknik. Saya tahu kemampuan ekonomi rakyat Jabar. Saya cinta Jabar. Saya larang study tour karena saya ingin menjaga stabilitas ekonomi warga," 

Atas instruksi Dedi Mulyadi itu, sekolah-sekolah di wilayah Jabar telah membatalkan kunjungan ke Bandung Barat seperti Lembang. 

Sehingga, larangan study tour itu kini mulai berimbas pada kunjungan wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

"Sudah banyak sekolah-sekolah sudah ada yang cancel," ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto, Selasa (25/2/2025), dilansir TribunJabar.id. 

Eko tidak merinci sekolah yang batal melakukan kunjungan wisata ke Bandung Barat. 

Namun, dari data 6 objek wisata di Bandung Barat, sudah ada 18 kunjungan wisata sekolah yang batal akibat adanya larangan study tour. 

"Jadi ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax itu data bulan Februari (2025)" jelas Eko. 

Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, karena menggelar study tour. 

Nantinya, Dedi Mulyadi akan menonaktifkan kepala sekolah lain jika masih bandel menggelar study tour ke luar provinsi. 

"Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas jalur surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama. Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang)" kata Dedi, Sabtu (22/2/2025). 

Selain menonaktifkan kepala sekolah, Dedi Mulyadi juga memerintahkan Inspektorat Jabar melakukan audit untuk memberikan sanksi kesimpulan apa yang akan diberikan. 

"Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan." 

"Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit." 

"Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan," paparnya.