TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR RI usai adanya isu mengenai akuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) oleh Grab.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI harus turun tangan menggagalkan aksi korporasi ini.
"Kami menuntut Presiden dan DPR turun tangan menggagalkan aksi korporasi merger Grab Gojek," kata Igun kepada Tribunnews, Senin (12/5/2025).
Ia mengungkap ada tiga alasan pihaknya menolak akuisisi ini. Pertama, cepat atau lambat aksi korporasi dinilai akan mengambil langkah efisiensi.
Langkah efisiensi tersebut disebut akan berujung pada pemutusan kemitraan sepihak terhadap para mitra pengemudi ojol dari dua perusahaan.
Kedua, kinerja korporasi aplikator dinilai masih jauh dari ideal dan berimbang dalam hal transparansi mitra, jaminan sosial, dan kesejahteraan mitra.
Ketiga, akuisisi ini dinilai akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta terjadinya monopoli dalam bidang usaha ride hailing di Indonesia.
Terkait dengan kapan aksi ini digelar, Igun mengatakan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dalam waktu dekat, yaitu pada 20 Mei mendatang, akan ada aksi di jalan yang akan dilakukan, tetapi memiliki tuntutan yang berbeda.
"Kami sedang fokus tiga tuntutan pada aksi besar masif seluruh Indonesia 20 Mei 2025 terpusat Jakarta, di Istana Merdeka dan DPR RI," ujar Igun.
Tiga tuntutan pada 20 Mei nanti adalah terciptanya payung hukum bagi pengemudi ojol, potongan biaya aplikasi 10 persen, dan normalkan tarif reguler (hapus aceng, slot, berbayar, double order, dan lain-lain).
"Untuk Aksi Menolak Merger akan kami laksanakan setelah Aksi 205 (20 Mei) nanti," ucap Igun.
Ini Kata Manajemen GOTO
Manajemen GOTO kembali angkat bicara terkait rumor akuisisi GOTO oleh Grab Holding Limited yang kembali menyeruak.
Berdasarkan kabar yang beredar, Grab sudah menunjuk penasehat untuk melakukan akuisisi. Bahkan aksi korporasi ini dikabarkan akan rampung pada kuartal II-2025.
Sekretaris Perusahaan GoTo R. A. Koesoemohadiani menyampaikan dari waktu ke waktu, Grup GOTO menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak.
“Adalah kewajiban direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian,” jelasnya dalam keterbukaan informasi yang dirilis, Kamis (8/5), dikutip dari Kontan.
Dia bilang prinsip kehati-hatian akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham GOTO dengan tetap memperhatikan seluruh kepentingan.
“Namun sampai dengan tanggal keterbukaan informasi, kami belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima GOTO,” kata dia.
Wanita yang akrab dipanggil Diani ini bilang, merujuk keterbukaan informasi pada 19 Maret 2025, belum ada kesepakatan antara GOTO dengan pihak manapun.
