Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM beberapa waktu yang lalu oleh salah satu orangtua murid. Ia dilaporkan terkait kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Apa tanggapan sang gubernur?

Seperti yang diketahui, Dedi kerap membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Di antaranya seperti menyarankan vasektomi untuk penerima bansos. pelarangan wisuda untuk anak sekolah hingga pengiriman anak bermasalah ke barak militer.

Dedi pun dikritik terkait kebijakannya untuk mengirim anak bermasalah ke barak militer. Kritikan tersebut datang dari seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Bahkan wali murid tersebut sampai melaporkannya ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Lantas bagaimana tanggpan Dedi Mulyadi?

Rupanya sang gubernur tak terlalu ambil pusing terkait kritik yang ia terima, pun dengan adanya laporan ke komnas HAM. Menurutnya, program pengirimana anak bermasalah ke barak militer bukanlah sebuah paksaan, melainkan permintaan langsung dari para orangtua.

"Logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara."

"Itu kan anak-anak yang dikirim ke sini berdasarkan keinginan orang tuanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi justru merasa keheranan serta mempertanyakan maksud dari orang yang melaporkannya. Menurutnya laporan itu tidak berdasar karena pihak yang seharusnya dirugikan justru tidak mengadukan apa pun.

"Karena saya diserahin oleh orangtuanya, karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah. Maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilahnya, ini pendidikan berkarakter," jelasnya, dikutip dari Kompas.com.

Seorang wali murid yang telah melaporkan Dedi Mulyadi diketahui bernama Adhel Setiawan. Pelaporan tersebut dilakukan Adhel bersama dengan kuasa hukumnya pada Kamis (8/5/2025).

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," ujar Adhel.

Bukan tanpa alasan Adhel melaporkan tindakan dari Dedi Mulyadi. Ia menganggap sang gubernur telah melanggar HAM, yang mana menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.

Menurut Adhel, akan lebih bijak bila anak-anak tetap mendapatkan bimbingan dari orangtua atau orang terdekat. Alih-alih dilatih oleh para aparat militer. Lebih lanjut, Adhel menanggapi kebijakan Dedi merupakan program putus asa.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegasnya, dikutip dari Tribunnews.

Tidak adanya jaminan terkait kebijakan tersebut membuat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh Adhel. Selain itu, sebagai orangtua murid Adhel mempertanyakan lebih lanjut terkait metode yang digunakan sang gubernur saat mengirim anak bermasalah ke barak militer.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," tandas Adhel.