Grid.ID - Puluhan anggota fraksi PDIP walk out saat sidang paripurna DPRD Jabar. aksi walk out itu dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Seperti diketahui, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memutuskan walk out saat rapat paripurna DPRD Jabar. Rapat itu digelar pada Jumat (16/05/2025).

Anggota DPRD itu walk out lantaran merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi. Menurut mereka, terdapat pernyataan Dedi yang dianggap mencoreng kehormatan lembaga DPRD Jabar sebagai wakil rakyat.

Fraksi PDIP itu juga meminta agar Dedi Mulyadi klarifikasi terkait pernyataanya. Lantas seperti apa kronologi fraksi PDIP walk out saat sidang paripurna DPRD Jabar?

Aksi itu bermula saat anggota DPRD Jabar melakukan rapat paripurna. Namun siapa sangka, setelah rapat dibuka, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona langsung melakukan interupsi.

Melansir Wartakotalive.com, Doni menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Ia menyampaikan jika pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat pernyataan yang mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, Pemprov Jabar tetap membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.

Oleh karena itu, ia berharap agar Dedi Mulyadi klarfikasi. Ia ingin setiap lembaga saling menghargai baik eksekutif maupun legislatif.

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya.

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.

Setelah pernyataan Doni, Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP ikut memberi interupsi. Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. Mereka lantas walk out meninggalkan ruangan rapat.

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraski PDIP perjuangan," ujar Memo.

Bikin fraksi PDIP walk out saat rapat DPRD Jabar, terkuak ucapan Dedi Mulyadi yang menyinggung keberadaan DPR. Mengutip Kompas.com, Dedi sempat membuat pernyataan soal pelaksanaan program di Jawa Barat.

Menurutnya, memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang. Selain itu, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," ucapnya.

Menurut fraksi PDIP, Doni, ucapan Dedi Mulyadi itu seolah menyebut bahwa DPRD sebagai penghambat. Ia meminta agar Dedi mengklarifikasi ucapannya.

"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni.