TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Doni Maradona Hutabarat jadi sorotan.
Dia merupakan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP.
Aksi Doni jadi sorotan karena melilih walk out saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).
Doni tersinggung dengan ucapan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yan dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.
Doni menilai pidato Dedi itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.
Doni Maradona Hutabarat adalah anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP.
Ia duduk di Komisi IV yang membawahi Bidang Pembangunan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024, Doni Maradona Hutabarat tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp8,4 miliar.
Sumber kekayaan terbesar Doni berasal dari aset tanah dan bangunan bernilai Rp5,5 miliar.
Ia tercatat memiliki dua tanah dan bangunan, serta satu tanah yang ada di Bekasi dan Bogor.
Aset lain yang dimiliki Doni adalah tujuh kendaraan, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.515.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.375.000.000
Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 740.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 130.5 m2/189 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.052.000.000
MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
MOBIL, FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
MOTOR, ROYAL ENDFIELD 500CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
MOBIL, MARCEDES BENZ C300 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
MOBIL, NISSAN TERRA TERRA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 690.438.424
F. HARTA LAINNYA Rp. 50.773.060
Sub Total Rp. 8.428.211.484
III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.428.211.484
Diketahui, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Doni maju dari daerah pemilihan (dapil) Jabar 6 yang berhasiil menempati peringkat pertama di antara kader PDIP, dengan perolehan suara sebanyak 48.157, dikutip dari jdih.kpu.go.id.
Selain menjadi anggota DPRD Jabar, Doni juga menjabat sebagai Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jabar.
Doni diketahui bukan asli kelahiran tanah Sunda, meski ia kini menjadi wakil rakyat di Jawa Barat.
Ia lahir di Kota Dumai, Riau. Doni merupakan lulusan SMAN 1 Dumai tahun 2000.
Ia kemudian berkuliah di Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengambil Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
Enam tahun berkuliah di UKI, Doni berhasil lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 2006.
Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025) karena merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi.
Adapun aksi itu dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.
Doni menilai pidato Dedi itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.
Sebagai informasi, saat Musrenbang di Cirebon, Dedi menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.
"Sembilan hari yang lalu di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi bahwa beliau mendiskreditkan DPRD Jawa Barat dan mendiskreditkan anggota DPRD provinsi," kata Doni, Jumat.
Ia pun mendesak Dedi untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya di Musrenbang.
Apabila tidak, kata Doni, maka anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP ogah terlibat dengan Dedi.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni, dikutip dari TribunJabar.id.
Sementara, anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif.
"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna.
Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.
"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya. "Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo.
Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDI-P agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.
Diketahui, sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.
Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menangapi soal aksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.
Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dedi juga menilai bahwa sikap walk out tersebut merupakan bentuk ekspresi dari partai politik dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang biasa dalam sistem demokrasi.
"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," pungkasnya.
(*/TRIBUN-MEDAN.com)
