TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai, ujian terberat Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan adalah pemberantasan korupsi.

Hal tersebut mengingat kasus terbaru di mana Menteri Koperasi RI saat ini, Budi Arie Setiadi, terseret dalam dugaan pengamanan situs judi online (judol).

Sebagai informasi, nama Budi Arie disebut dalam sidang dakwaan kasus judi online yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dalam dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mengungkap bahwa Budi Arie diduga menerima alokasi 50 persen dari setoran pengamanan situs judi online.

Adapun jatah setoran 50 persen ini disebut-sebut terjadi kala Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024.

Ujian Terberat Prabowo dan Menuntut Kejelasan

Soal komitmen pemberantasan korupsi, Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa banyak kasus rasuah yang tiba-tiba 'hilang'.

Hal ini disampaikan Rocky dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (18/5/2025) kemarin.

"Ujian terberat Presiden Prabowo hari-hari ini adalah soal penegakan hukum di dalam upaya memberantas korupsi," kata Rocky.

"Kita tahu banyak kasus yang seolah-olah disorot secara lengkap, tapi kemudian perlahan-lahan lenyap sebagai kasus," tambahnya.

"Soal judi yang menyangkut Menteri Budi Arie sudah terbuka, dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang di dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini," paparnya.

Lalu, Rocky Gerung menyinggung soal dugaan korupsi dalam penyelenggaran haji yang menyeret nama Menteri Agama RI periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji ini terkesan tiba-tiba hilang, dan harus diusut kelanjutannya sebagai bagian dari komitmen Prabowo untuk membasmi korupsi.

"Ada juga kasus yang sudah begitu lama lalu hilang, misalnya kasus dana haji yang menyangkut Menteri Agama itu. Jadi, kita mulai melihat bahwa kondisi psikologi publik hari ini adalah menuntut kejelasan kasus-kasus ini karena terucap dari dalam banyak pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi," jelas Rocky.

"Nah, ini satu keadaan yang pada akhirnya orang akan lihat apakah konsistensi pemberantasan korupsi itu betul-betul jadi target utama untuk diperlihatkan pada publik. Bahwa Presiden Prabowo memang menginginkan birokrasi yang bersih, menginginkan pemerintahan yang bersih," tandasnya.

Sementara Budi Arie terseret kasus dugaan pengamanan situs judi online, Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024.

Dalam kasus ini, Pansus Angket Haji (Panitia Khusus Hak Angket Haji) menelisik dugaan adanya korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. 

Yakni, dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus secara sepihak oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Adapun kuota tambahan haji itu sebanyak 20.000 yang dibagi dua oleh pihak Kemenag. Rinciannya, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Padahal secara regulasi, pengalihan kuota haji khusus hanya boleh 8 persen dari dari kuota haji tambahan yang tersedia.

Pengalihan kuota haji khusus inilah yang diduga ada kejanggalan dan dugaan korupsi.

Akan tetapi, kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024 ini dinilai mandek.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan (Arruki) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas.com.

Gugatan ini dilayangkan lantaran KPK dinilai menghentikan penyidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang diduga menjerat nama Yaqut.

Berdasarkan informasi yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, perkara ini telah teregister dengan nomor 59/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Sidang perdana perkara praperadilan melawan KPK dijadwalkan berlangsung Selasa (20/5/2025).

(Rizki A./Igman Ibrahim/Nuryanti) (Kompas.com)