Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tantang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk ikut membina anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Tantangan itu dibuat Dedi Mulyadi usai program pendidikan anak di barak militer yang ia canangkan sering dikritik KPAI.

Seperti diketahui, KPAI memang lantang mengkritik program kerja Dedi Mulyadi soal pengiriman siswa nakal ke barak militer. Menurut KPAI, hal itu berpotensi melanggar hak anak.

Tak hanya itu, KPAI menyebut adanya ancaman dari guru bimbingan konseling (BK) pada siswa yang menolak mengikuti program barak militer. Terkait kritikan itu, Dedi Mulyadi langsung memberi tanggapan menohok.

Dedi Mulyadi tantang KPAI untuk ikut membina anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Ia meminta agar KPAI mau bergandengan tangan menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya sudah sampaikan, KPAI harusnya hari ini arahnya bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem,” ujarnya dilansir Kompas.com pada Senin (19/05/2025).

Dedi berpendapat, KPAI harusnya lebih aktif dalam menangani langsung permasalahan yang dialami anak dan remaja bukan hanya mengkritisi aspek-aspek teknis seperti fasilitas tempat tidur dll. Menurutnya, masalah remaja yang berujung pada tindak kriminal ini adalah masalah yang serius dan harus dicari jalan keluarnya.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, sekolah, yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” tambahnya.

Dedi Mulyadi juga menyebut bahwa program yang ia canangkan telah memiliki hasil nyata. Ada 39 anak yang keluar dari barak militer memiliki perubahan sikap yang lebih baik.

“KPAI bisa lihat, 39 anak sudah selesai tuh. Kan bisa dilihat keadaan anak itu, disiplinnya, rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan di pendidikan sekolah,” ujarnya.

Dedi menyebut selanjutkan akan dibuka angkatan baru untuk menampung lebih banyak peserta dari berbagai kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia meminta agar KPAI ikut menangani hal tersebut.

“Mungkin dari 1.500 atau 2.000 atau 5.000 yang terkoneksi dengan kabupaten/kota, bisa sampai 15.000 sampai 20.000 peserta yang dikelola kita. KPAI mengambil berapa?” tantangnya.

Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi17 pada (17/05/2025), Dedi pun sempat memberikan tanggapan terkait kritikan KPAI. Gubernur Jawa Barat itu mengucapkan terima kasih atas kritikan KPAI terhadap program pendidikan anak di barak militer.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun instagram @dedimulyadi71, Sabtu (17/5/2025).

Dedi sendiri percaya bahwa KPAI lebih berkompetensi melindungi anak-anak di Indonesia. Ia juga menyebut program yang ia buat itu didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab atas problem anak-anak.

"Orang tidak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani sehingga ketika ada kebuntuan maka saya dengan seluruh bupati dan wali kota harus memberikan jalan meskipun jalan itu darurat," kata Dedi.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi tantang KPAI ikut membina anak-anak di Jabar yang belum tertangani oleh Pemrov. Menurutnya, hal itu bisa membuat tugas menjadi lebih ringan.

"Selanjutnya sangat mohon KPAI menangani anak-anak yang masih banyak hari ini tidak tertangani Pemprov Jabar dan bupati dan walikota masih banyak, mohon KPAI tangani mereka agar tugas-tugas menjadi ringan," katanya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengaku telah mendapat banyak aduan soal pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dedi berharap agar KPAI ikut menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya tidak pernah bercerita dan speak up karena saya harus melidungi mereka. Ada yang dilakukan oleh oknum-oknum guru ngajinya itu hampir merata di setiap kabupaten kota di Jawa Barat," imbuhnya.

"Untuk itu, saya mohon KPAI turun ke daerah gerakan KPAI di daerah memberikan pelindungan, lakukan langkah-langkah yang melindungi anak-anak kita."

"Mari bergandengan bekerjasama melindungi anak Indonesia, bukan anak yang tinggal di Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia," tuturnya.