TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan sepakat untuk mengevaluasi program pendidikan anak bermasalah di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Meski Dedi telah menyiapkan sistem evaluasi internal, Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan penilaian tersendiri terhadap efektivitas program tersebut.
"Saya kira menarik untuk melihat hasilnya. Tentu tidak bisa secara cepat mengetahui dampaknya, tapi penting untuk dilakukan evaluasi," ujar Bima Arya saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, jika program terbukti memberikan hasil positif, maka dapat dilanjutkan dan diperkuat. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah.
"Kalau bagus, ya bisa terus dikuatkan. Kalau ada catatan-catatan, pasti diperbaiki," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa angkatan pertama siswa program pendidikan barak militer akan lulus pada Selasa (20/5/2025).
Para peserta yang lulus telah melalui evaluasi psikologis dan mendapatkan rekomendasi kelayakan untuk kembali ke lingkungan sosial.
"Insyaallah, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, mereka dimungkinkan sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Senin.
Dedi menyebut, sebanyak 273 siswa akan diwisuda dari Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Setelah kelulusan, angkatan baru akan dibuka untuk mengikuti program serupa.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran program ini dianggap produktif, karena dialokasikan secara langsung untuk pendidikan dan pembinaan anak-anak yang terlibat kenakalan remaja atau perilaku menyimpang.
"Fokus kami adalah rehabilitasi karakter anak-anak bermasalah melalui pendekatan disiplin dan nilai bela negara," katanya.
