TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan tidak sependapat jika pemerintah dan DPR melakukan intervensi pada regulasi tarif dan potongan di industri transportasi online di Indonesia.
Mereka beralasan, regulasi tarif dan potongan bukan ranah kewenangan pemerintah maupun DPR.
Jika pemerintah dan DPR memaksa mengintervensi tarif dan potongan, hal tersebut dikhawatirkan merusak ekosistem transportasi online dan risiko hancurnya industri ini sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” kata Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, Senin, 19 Mei 2025.
Fahmi mengatakan organisasi ORASKI lebih mengedepankan upaya memperjuangkan pendapatan driver transportasi online lewat mekanisme yang lebih realistis ketimbang menggelar aksi ke jalan lewat demonstrasi untuk menekan pemerintah dan DPR.
Fahmi bilang, selama ini ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver, baik anggota ORASKI maupun mitra individu driver lainnya.
ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.
“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” ujar Fahmi.
Menurut dia, keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya, yakni mitra pengemudi sendiri.
"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama," kata dia.
ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online.
Ada 4 hal yang mereka ingin upayakan, rinciannya:
Ribuan pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menggeruduk Istana Kepresidenan, kantor Kementerian Perhubungan dan DPR RI pada aksi besok, Selasa, 20 Mei 2025.
Selain di Jakarta, aksi ini akan digelar serentak di 14 kota besar di Indonesia.
Aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi ketidakpuasan para driver ojol terhadap kondisi kesejahteraan dan keadilan dalam kemitraan antara pengemudi ojol dan aplikator, serta ketidakjelasan regulasi hukum dan tarif yang dinilai merugikan para driver.
Aksi akan diorganisir oleh Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) dengan mengusung tema Kebangkitan Transportasi Online Indonesia.
Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan, kejelasan regulasi, dan keadilan kemitraan dengan perusahaan aplikasi.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkap aksi unjuk rasa driver ojek online dan taksi online yang akan digelar pada Selasa (20/5/2025) akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru Jabodetabek, Jawa, dan sebagian Sumatera.
Saat aksi tersebut, para driver ojol akan yang ikut serta akan mematikan aplikasi mereka, sehingga akan terjadi pelumpuhan dalam layanan pemesanan penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang.
Aksi mematikan aplikasi secara massal akan dilakukan mulai pukul 00.00 WIB sampai 23.59 WIB.
"Kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol roda dua dan roda empat sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," kata Igun.
Titik aksi tersebar di lima lokasi. Ada Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor aplikator, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.
"Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan GARDA diterima oleh Pemerintah, DPR RI dan aplikator menyatakan setuju patuhi regulasi Pemerintah RI," ujar Igun.
Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly mengatakan, aksi akan dilakukan secara damai tanpa sweeping terhadap pengemudi lain yang memilih tetap bekerja.
“Kami tidak ada sweeping, tapi kami minta perhatiannya kepada teman-teman ojol agar tidak menyalakan aplikasi karena kami sedang perjuangkan hak teman-teman,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Timur.
Mahmud menekankan, aksi ini adalah bentuk ekspresi, bukan paksaan terhadap pengemudi online lain. Ia berharap solidaritas dari sesama rekan ojol bisa menjadi kekuatan moral dalam menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil.
SePOI menyoroti minimnya tindak lanjut pemerintah terhadap tuntutan mereka sejak 2022. Direktur Eksekutif Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Felix Silitonga, menyebut aksi ini sebagai akumulasi dari kekecewaan yang belum direspons secara serius oleh pemerintah.
“Peraturan Menteri tahun 2022 itu yang terakhir, dan itu belum ditinjau lagi. Jadi sudah tiga tahun belum ada perubahan,” tegas Felix.
Ada empat tuntutan yang diminta para pengemudi ojol yang tergabung di SePOI.
Pertama, naikkantarif antar-penumpang roda dua
Kedua, bikin regulasi layanan makanan dan pengantaran barang roda empat
Ketiga, tetapkan ketentuan tarif bersih untuk kendaraan roda empat
Keempat, bahas dan segera sahkan UU Perlindungan Pengemudi Transportasi Online
Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Catherine Hindra Sutjahyo mengimbau agar para mitra pengemudi mengajukan keluh kesah mereka melalui komunikasi secara internal.
"Jadi memang ini kami akan terus berusaha untuk mengimbau, membuka kanal, semoga kami bisa benar-benar menjawab pertanyaan, menjawab aspirasi itu melalui komunikasi internal," katanya dalam konferensi pers bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Ia memastikan kanal pertanyaan bagi mitra pengemudi akan terus dibuka termasuk saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Director of 2-Wheels & Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan pihaknya terus membuka ruang komunikasi dengan mitra pengemudi membahas keluhan mereka.
Menanggapi aksi demo besok dia mengatakan operasional perusahaan Grab juga akan masih akan berjalan seperti biasa tapi kemungkinan adanya keterlambatan penjemputan di beberapa daerah.
Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan telah mengimbau para mitra pengemudinya agar bisa tetap menjalankan aktivitas menerima pesanan seperti biasa.
Rafi meminta para mitra pengemudi Maxim tetap bijaksana. Ia meminta jika ada keluh kesah yang ingin disampaikan bisa langsung datang ke kantor.
"Direktur kami bahkan juga turun langsung ke lapangan beberapa kali di daerah juga untuk menemui mereka. Kami bisa sampaikan kalau Maxim sampai saat ini juga menjalin komunikasi kepada driver-driver kami," kata Rafi.
Business Development Representative inDrive Ryan Rwanda mengatakan, jika berdasarkan aksi-aksi sebelumnya, inDrive tidak terpengaruh karena jumlah pengemudi mereka yang masih minim.
Menanggapi rencana aksi driver ojol besok, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menghormati hak konstitusional setiap warga negara termasuk pengemudi ojek online (Ojol) untuk menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
Pemerintah tidak akan menghalangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia menyebut demonstrasi sebagai salah satu bentuk ekspresi yang dijamin konstitusi.
“Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka,” kata Hasan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Pihaknya mengimbau agar unjuk rasa tersebut diharapkan berlangsung tertib dan tidak mengganggu masyarakat luas.
Ia juga menyebut pemerintah melalui Kemenhub telah membuka ruang dialog dan media briefing untuk menanggapi aspirasi para pengemudi ojol.
“Dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” jelasnya.
Dia juga menilai frekuensi unjuk rasa yang dilakukan pengemudi ojol bukanlah hal luar biasa di negara demokratis.
Menurutnya, yang terpenting adalah semua aspirasi tersebut didengar dan dicari solusi terbaik untuk semua pihak.
“Supaya semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik,” ujarnya.
Laporan Reporter: Endrapta Pramudiaz/Alfarizy/Taufik Ismail
