TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi ojol dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi, Selasa (20/5/2025) besok.
Keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengatakan pihaknya melihat semakin banyak pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan.
“Maka itu, kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalah gunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” kata Andi kepada wartawan, Senin (19/5/2025).
Dia pun membantah bahwa akan ada 500 ojol yang bakal turun besok.
"Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya dari pada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” tambah Andi.
Menurut Andi, jika bicara kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri—bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak punya kaitan langsung dengan dunia pengemudi.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami. Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," katanya.
Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh.
Namun, dia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya.
KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja padahal tidak mewakili realitas driver di lapangan.
KON pun mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk duduk bersama melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?" ujar dia.
Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Garda) Indonesia menyatakan akan melakukan aksi mematikan aplikasi atau offbid massal pada 20 Mei 2025 mendatang.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari unjuk rasa besar bertajuk Aksi 205 yang akan berlangsung serentak di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan aksi offbid massal ini bertujuan memberikan tekanan kepada aplikator yang dinilai melanggar regulasi dan merugikan pengemudi online roda dua dan roda empat.
"Kami perkirakan pemesanan apapun melalui aplikasi akan lumpuh sebagian ataupun total," ujar Igun dalam keterangan persnya, Sabtu (17/5/2025).
Aksi ini tidak hanya terpusat di Jakarta, namun juga akan digelar di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.
Diperkirakan, sekitar 500.000 pengemudi online akan terlibat, baik melalui aksi langsung di lapangan maupun dengan mematikan aplikasi sebagai bentuk protes.
Garda Indonesia meminta masyarakat memahami aksi tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap aplikator yang dianggap mengabaikan regulasi sejak tahun 2022.
"Selama ini kami sudah sangat bersabar, tapi aplikator tetap melakukan pelanggaran. Kami berharap Pemerintah tidak tinggal diam," tegas Igun.
Unjuk rasa akbar ini juga akan memusatkan aksi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI, yang diperkirakan akan menyebabkan kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta.
Garda Indonesia pun meminta maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas harian.
Pihaknya menekankan aksi offbid massal merupakan bentuk ketegasan terhadap aplikator yang melanggar, sembari mengingatkan agar pemerintah segera bertindak mengatasi persoalan ini.
"Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi offbid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” pungkas Igun.
