TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengaku pihaknya belum pernah membahas secara langsung rencana penulisan ulang sejarah Indonesia dengan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Hal ini disampaikan Hetifah dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Hetifah mengatakan, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi maupun pembahasan substantif dari pihak kementerian terkait materi maupun proses penulisan ulang sejarah tersebut.

"Saya kira tentu saja kalau terkait dengan secara proses substantifnya, terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya," kata Hetifah.

Hal senada disampaikan anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mercy Chriesty Barends.

Menurut Mercy, hingga kini Komisi X belum menerima dokumen resmi apapun dari Kementerian Kebudayaan terkait rencana penulisan ulang sejarah nasional.

Mercy menyebut, berdasarkan pernyataan yang beredar di publik, penulisan ulang sejarah itu mencakup berbagai periode penting, mulai dari masa prasejarah hingga era Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

"Itu kira-kira ada penambahannya kemudian ada sejumlah pembaharuan-pembaharuan tentang narasi penjajahan," ungkapnya.