Waspada Kemacetan Ini Rekayasa Lalu Lintas Jelang Demo Ojol 20 Mei 2025 di Jakarta
Glery Lazuardi May 20, 2025 08:32 AM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang aksi besar-besaran pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 20 Mei 2025, warga Jakarta diimbau untuk mewaspadai potensi kemacetan di sejumlah titik strategis.

Kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi konsentrasi massa di pusat kota.

Aksi yang digelar oleh Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) akan diikuti lebih dari 25.000 pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah di Jabodetabek, Pulau Jawa, hingga Sumatera.

Mereka akan memusatkan aksi di lima lokasi utama:

Titik Konsentrasi Demo Ojol 20 Mei 2025:

Kementerian Perhubungan (Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat)

Istana Merdeka (Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat)

Gedung DPR RI (Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat)

Kantor-kantor perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive

Lokasi-lokasi terkait layanan transportasi online lainnya

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, mengatakan bahwa arus lalu lintas akan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan. 

Rekayasa akan diterapkan jika terjadi penumpukan massa secara signifikan.

“Kalau massa terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda, arus akan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan, Tugu Tani, hingga ke arah Harmoni dan Tomang,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

Jalur yang Perlu Diwaspadai Warga:

Sekitar Medan Merdeka

Bundaran Patung Kuda

Area Gedung DPR RI

Jalan Medan Merdeka Barat dan Utara

“Kami imbau masyarakat untuk menghindari ruas-ruas itu. Mungkin tidak akan ada penutupan, tapi potensi kemacetan tinggi,” tambah Argo.

Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengawalan rombongan demonstran dari berbagai wilayah menuju titik aksi, agar tidak mengganggu arus kendaraan umum.

5 Tuntutan Ojol dalam Aksi 20 Mei 2025:

  1. Sanksi untuk aplikator yang melanggar aturan, terutama Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.
  2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi V DPR bersama Kemenhub, asosiasi, dan perusahaan aplikasi.
  3. Pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen.
  4. Revisi skema tarif penumpang, penghapusan program seperti "aceng", "slot", "hemat", dan "prioritas".
  5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara resmi, melibatkan YLKI dan asosiasi pengemudi.

Selain turun ke jalan, aksi juga dilakukan secara digital melalui off bid massal, yakni mematikan aplikasi secara serentak di seluruh Indonesia selama 24 jam pada 20 Mei 2025.

Sementara itu, Ketua GARDA, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk protes atas ketidakadilan yang terus terjadi terhadap mitra pengemudi.

Ia menyebut, skema tarif dan potongan yang diterapkan aplikator sangat merugikan.

“Sudah berkali-kali kami aksi damai, namun tidak ada respons serius. Sekarang kami harus lebih keras menyuarakannya,” tegas Igun.

(TRIBUNNEWS/.COM/KOMPAS.COM/KOMPAS.TV)

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.