BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Tidak hanya di kota-kota besar di Jawa, unjuk rasa pengemudi ojek dan taksi online juga berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (20/5/2025).
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Demo sempat diwarnai kericuhan ketika beberapa pengemudi yang tetap bekerja dipaksa untuk berhenti oleh massa aksi.
Sejumlah pengemudi yang melintas tanpa ikut aksi diminta melepas jaket identitas aplikasi mereka. Beberapa di antaranya sempat diajak bergabung dengan massa.
Namun, insiden tak terhindarkan ketika seorang pengemudi yang sedang mengantar barang menolak permintaan tersebut, yang berujung pada adu mulut dan dorong-dorongan. Bahkan terlihat seorang peserta aksi memukul helm pengemudi yang menolak bergabung.
“Ya, kita ini berjuang. Ada 20 provinsi yang serentak turun aksi hari ini untuk memperjuangkan tarif yang layak. Kita nggak masalah kalau ada yang kerja, asal lepas jaketnya saja biar aman lewat,” ujar Adi, seorang pengemudi ojol yang berusaha melerai kericuhan.
Menurut Adi, massa aksi sebenarnya dapat menerima sikap rekan-rekan yang tetap bekerja, asalkan mereka tidak mengenakan atribut aplikasi.
Namun, emosi peserta aksi memuncak ketika seorang pengemudi menolak untuk berhenti.
“Ojol satu ini melawan, ya panaslah semuanya. Padahal biasanya kami cuma setop sebentar, tanya baik-baik, paling suruh lepas jaket dulu, disimpan, terus jalan lagi,” ucapnya.
Massa aksi yang terdiri atas berbagai komunitas ojol menuntut revisi ketentuan tarif yang selama ini dinilai memberatkan pengemudi.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengatur kembali regulasi perusahaan aplikator yang dianggap sering memotong penghasilan secara sepihak tanpa transparansi.
Aksi akhirnya mendapat respons dari Wakil Gubernur Seno Aji, yang menemui langsung pengunjuk rasa dan naik ke atas mobil komando setelah berdialog dengan perwakilan aplikator dan massa aksi.
Dalam orasinya, Seno Aji menyampaikan bahwa aspirasi para pengemudi telah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan menyusun surat resmi kepada Menteri Perhubungan.
“Kami ingin agar tarif yang didapatkan sesuai dan tidak dikurangi sedikit pun oleh pihak mana pun,” tegasnya di hadapan ratusan massa.
Ia juga mengapresiasi aksi damai yang digelar dan berharap perjuangan para pengemudi ojol mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Saya tetap berharap Bapak-Bapak semua bisa bekerja dengan nyaman, memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Sedang di Jakarta, aksi yang diklaim melibatkan ratusan ribu pengemudi ojol dan mematikan aplikasi (offbid) massal di sejumlah titik strategis, ternyata jauh dari perkiraan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terutama di Patung Kuda, Monas, jumlah peserta aksi hanya berkisar sekitar ratusan orang, jauh dari narasi yang sempat beredar luas di media sosial dan sejumlah pemberitaan awal.
Massa demonstrasi yang berasal dari serikat pengemudi memang memadati titik kumpul Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Massa tidak bergerak menuju titik gedung DPR/MPR, padahal demonstrasi di parlemen dijadwalkan pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas secara signifikan. Sebagian besar pengemudi tetap memilih untuk beroperasi seperti biasa, menunjukkan bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi tetap berjalan normal sepanjang hari.
Kondisi ini memperlihatkan mayoritas mitra pengemudi masih fokus menjalankan aktivitas harian mereka, dan memilih jalur dialog ketimbang aksi massa.
Sebelumnya, disebutkan sekitar 500 ribu pengemudi ojol dikabarkan akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa secara serentak pada hari ini sebagai bentuk protes terhadap aplikator dan pemerintah.
Unjuk rasa itu awalnya direncanakan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI.
Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Gojek Tokopedia, Ade Mulya, mengatakan Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat, termasuk mitra driver yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya.
“Di saat yang sama, kami juga mendukung sepenuhnya mitra yang tetap memilih untuk beroperasi dan menyelesaikan pesanan seperti biasa,” katanya.
Dia menegaskan Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif dan mengimbau agar disampaikan melalui cara yang tertib dan kondusif.
DPR RI menggagas Rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Langkah ini akan dimulai Rabu (21/5) dengan mengadakan rapat bersama pihak yang mewakili transportasi online.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa. Dasco menyebut keputusan ini diambil setelah DPR melihat dinamika yang terjadi seputar isu transportasi online. Rencananya, RUU Transportasi Online akan dibahas di Komisi V DPR.
“Dengan berbagai pertimbangan yang terjadi serta masukan dari pihak-pihak terkait termasuk Ojol, DPR RI berencana membuat RUU Transportasi Online yang akan segera digulirkan di Komisi V DPR,” kata Dasco. (kompas/detik/tribunnews)