TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar politik dan aktivis nasional, M. Qodari, mengungkapkan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai “Prabowonomic”, sebuah pendekatan ekonomi yang berakar kuat pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.
Hal itu disamapikannya dalam Sarasehan Lintas Generasi Aktivis 98 yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Qodari menjelaskan bahwa Prabowonomic adalah bentuk konkret dari semangat ekonomi kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi komitmen Presiden Prabowo dalam masa pemerintahannya.
“Basisnya Pasal 33 UUD 1945. Ada empat ayat hasil amandemen. Saya bacakan ayat keduanya: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Qodari di hadapan para aktivis lintas generasi.
Ia melanjutkan, bahwa pada pasal 3 ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah fondasi konstitusional dari arah baru ekonomi Indonesia.”
Qodari menekankan bahwa Prabowonomic bukan hanya gagasan normatif, tetapi program nyata yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan.
“Pak Prabowo sadar, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan keadilan. Beliau bahkan mengutip data bahwa 1 persen warga menguasai 36 persen kekayaan nasional. Ini harus ditransformasi,” ujarnya.
Menurut Qodari, kehadiran Prabowo sebagai Presiden merupakan puncak dari perjuangan demokratis yang panjang.
“Pak Prabowo bersusah payah mendirikan Partai Gerindra dari nol pada 2008, lalu ikut pemilu tiga kali sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden pada 2024. Kalau bukan seorang demokrat, tidak mungkin beliau menempuh jalur sesulit itu,” ucapnya.
Ia juga menggarisbawahi perubahan lanskap demokrasi sejak 1998.
“Dulu partai dominan satu, sekarang multipartai. Kekuasaan dulu terpusat, kini terdesentralisasi. Aktor politik juga lebih beragam. Dan sekarang, aktor utamanya adalah Presiden Prabowo,” katanya.
Berbagai program unggulan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, hingga 80.000 Koperasi Desa menurut Qodari menjadi ujian implementasi yang harus dijawab oleh pemerintahan baru.
“Semua program ini harus dijalankan secara konsisten dan efektif demi kemajuan rakyat. Ini tantangan besar, tapi juga peluang besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Qodari menambahkan, visi Prabowo bukan semata jangka pendek, tapi berorientasi pada masa depan bangsa.
“Setelah era pembangunan infrastruktur oleh Pak Jokowi, kini saatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itulah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (*)
