TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Seruan reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran kembali mencuat di tengah tekanan ekonomi nasional yang dinilai makin terpuruk. Perombakan jajaran menteri kini dipandang bukan sekadar wacana politik, tetapi menjadi kebutuhan mendesak demi menyelamatkan arah demokrasi ekonomi Indonesia dari ancaman ketimpangan dan ketidakadilan.
Co-Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menyebut kondisi perekonomian saat ini ibarat kapal yang oleng di tengah badai.
Ia menyoroti lemahnya kinerja perdagangan, merosotnya industri manufaktur, serta derasnya arus impor ilegal yang memukul sektor riil.
“Kinerja perdagangan memburuk, industri manufaktur melemah, dan banjir impor ilegal kian memukul sektor riil,” ujar Sutisna dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Ia juga menilai, kebijakan perdagangan yang longgar telah memperparah defisit sektor migas, dan secara substansial menjauhkan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
"Reshuffle kabinet bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban untuk menyelamatkan kapal bangsa agar tak karam oleh gelombang globalisasi," tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi yang digelar dalam rangka 27 Tahun Reformasi, Rabu (21/5/2025), di Jakarta.
Rocky menilai reshuffle merupakan langkah revolusioner untuk menghidupkan kembali cita-cita demokrasi ekonomi yang menurutnya mulai kabur di tengah dominasi korporasi dan membanjirnya barang impor ilegal.
"Karena itu harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Prinsip dasarnya," kata Rocky dalam pernyataannya.
Rocky juga menyoroti ketidakmungkinan para menteri mengundurkan diri secara sukarela dari kabinet.
"Kita tak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan, modalnya sudah diambil," ujarnya.
Ia menilai saat ini merupakan momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengawali era baru dengan komposisi kabinet yang lebih selaras dengan semangat sosialisme modern.
Sepanjang tahun 2024, pasar domestik dibanjiri barang impor ilegal, yang diperparah oleh kebijakan Kementerian Perdagangan melalui Permendag Nomor 3 dan 7 Tahun 2024.
Aturan tersebut dinilai terlalu longgar dan merugikan pelaku industri lokal, termasuk pelaku UMKM, yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga murah.
“Demokrasi ekonomi kini terkubur di bawah dominasi importir. Rakyat kecil menanggung beban. Ini krisis keadilan pasar,” ujar Sutisna.
Dalam wacana reshuffle, nama Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mencuat sebagai calon kuat Menteri Perdagangan.
Harvick dikenal sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU) dan dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
“Ini bukan soal politik, tapi meritokrasi. Harvick punya rekam jejak kuat dalam pemberdayaan ekonomi komunitas. Dia tahu denyut nadi UMKM,” tambah Sutisna.
